Dorong Digitalisasi hingga Sekolah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Genjot SPBE Lewat TTE Kepala SD

SIDRAP, Trotoar.id — Upaya percepatan transformasi birokrasi digital terus didorong Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) hingga ke level satuan pendidikan.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini mulai menyasar administrasi sekolah dasar.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi puluhan kepala SD di Kecamatan Watang Sidenreng, yang dipusatkan di UPT SDN 8 Watang Sidenreng, Selasa (7/4/2026).

Kepala Dinas Kominfo Sidrap, Mahluddin, menegaskan bahwa penerapan TTE bukan sekadar inovasi teknis, tetapi bagian dari strategi besar reformasi layanan publik berbasis digital.

“TTE adalah instrumen penting dalam mempercepat layanan administrasi yang lebih efisien, transparan, dan aman,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi administrasi sekolah akan memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai lambat dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dokumen resmi di lingkungan pendidikan.

Didampingi Kabid Persandian, Amsir Muan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari perluasan implementasi SPBE yang tidak lagi terbatas di lingkup OPD, tetapi mulai menyentuh sektor layanan dasar seperti pendidikan.

Di sisi lain, Kominfo juga mendorong penguatan ekosistem informasi digital daerah.

Para kepala sekolah dan tenaga pendidik diminta aktif dalam mendistribusikan informasi resmi pemerintah melalui kanal media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik.

Ketua K3S Watang Sidenreng, Sudirman Mintu, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai penggunaan TTE akan mempermudah proses administrasi, terutama dalam pengelolaan surat-menyurat kedinasan yang selama ini masih konvensional.

Program ini menjadi bagian dari agenda besar Pemkab Sidrap dalam mendorong integrasi layanan digital lintas sektor.

Namun demikian, tantangan ke depan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta konsistensi penerapan di lapangan.

Dengan ekspansi SPBE hingga ke tingkat sekolah, pemerintah daerah dituntut memastikan transformasi digital tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar berdampak pada efisiensi layanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan.