MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar Barombong di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate.
Proyek yang masuk dalam agenda prioritas ini ditargetkan mencapai status clear and clean paling lambat Juni 2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung meninjau lokasi pada Selasa (7/4/2026) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Peninjauan ini sekaligus menjadi langkah pengawasan terhadap progres percepatan yang tengah dilakukan pemerintah kota.
“Hari ini kami turun langsung melihat progres pembebasan lahan jembatan Barombong agar bisa mengurai kemacetan di wilayah ini,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam proses pengadaan tanah.
Mulai dari pembentukan tim khusus, penunjukan tim appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi secara objektif, hingga verifikasi menyeluruh terhadap dokumen dan legalitas kepemilikan lahan warga.
Proses pembebasan dilakukan secara bertahap dan sistematis, mencakup identifikasi subjek dan objek tanah, negosiasi dengan pemilik lahan, hingga mekanisme pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah juga memastikan kejelasan batas dan koordinat lahan yang akan digunakan, termasuk kesesuaian lokasi dengan desain teknis proyek.
Koordinasi intensif dilakukan bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulawesi Selatan serta Balai Jalan Nasional.
“Koordinasi ini penting agar titik pembangunan benar-benar sesuai dengan desain akhir dari Bina Marga provinsi,” jelasnya.
Dalam rangka mengantisipasi potensi persoalan hukum, aparat penegak hukum (APH) turut dilibatkan untuk melakukan peninjauan langsung di lapangan.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, aman, dan akuntabel.
Secara keseluruhan, luas lahan yang dibutuhkan diperkirakan kurang dari 3 hektare dengan panjang jembatan mencapai sekitar 800 meter.
Pembiayaan pembebasan lahan bersumber dari APBD Kota Makassar.
Munafri menegaskan, peran Pemkot dalam proyek ini berfokus pada penyediaan lahan sebagai fondasi utama pembangunan. Setelah tahapan tersebut rampung, pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kota menjadi supporting dalam pembebasan lahan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan paling lambat Juni,” tegasnya.
Proyek jembatan kembar Barombong sendiri melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Jalan Nasional, hingga pihak pengembang kawasan.
Di tingkat provinsi, penyelesaian dokumen penganggaran ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2026 sebelum diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dukungan pendanaan pusat.
Munafri juga mengungkapkan bahwa proyek ini telah masuk dalam daftar prioritas kementerian, sehingga percepatan pembebasan lahan menjadi kunci utama agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
“Kalau lahannya selesai, pembangunan langsung dilanjutkan oleh provinsi. Ini sudah menjadi prioritas untuk segera direalisasikan,” pungkasnya.
Dengan target waktu yang ketat dan dukungan lintas pemerintahan, jembatan kembar Barombong diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan selatan dan barat Makassar yang terus berkembang pesat.
Komentar