Komisi D DPRD Sulsel Soroti Rendahnya PAD Dishub dalam Rapat Evaluasi LKPJ 2026

MAKASSAR, Trotoar.id — Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel dalam rangka evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2026.

Dalam forum tersebut, kinerja pendapatan Dishub menjadi sorotan utama. Hingga Maret 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan tercatat baru mencapai Rp462,8 juta atau sekitar 5,79 persen dari target Rp8 miliar.

Anggota Komisi D menilai capaian tersebut masih jauh dari harapan, mengingat sektor perhubungan memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah.

“Ini masih sangat rendah. Harus ada langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi PAD, terutama dari sektor-sektor strategis,” ujar salah satu anggota Komisi D dalam rapat tersebut.

Data yang dipaparkan Dishub Sulsel menunjukkan, beberapa sumber PAD memang belum maksimal.

Retribusi pemanfaatan aset daerah baru terealisasi sekitar 5,13 persen, sementara retribusi terminal mencapai 22,91 persen.

Sementara itu, retribusi pelayanan kepelabuhanan mencatat realisasi sebesar 19,44 persen.

Namun, sektor lain seperti retribusi tempat rekreasi dan penyediaan tempat usaha masih minim kontribusi.

Bahkan, retribusi izin trayek angkutan umum yang ditargetkan mencapai Rp5,5 miliar belum mencatatkan realisasi sama sekali hingga triwulan pertama 2026.

Tak hanya pendapatan, Komisi D juga menyoroti serapan anggaran Dishub Sulsel.

Dari total anggaran Rp59,78 miliar, realisasi keuangan baru mencapai sekitar 15,94 persen.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah tercatat sebagai yang tertinggi dengan realisasi 21,60 persen, disusul program lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 15,19 persen.

Namun, beberapa program strategis seperti pengelolaan pelayaran dan perkeretaapian belum menunjukkan progres signifikan.

Komisi D pun meminta Dishub Sulsel segera melakukan percepatan pelaksanaan program serta meningkatkan kinerja pendapatan.

“Perlu inovasi dan terobosan. Jangan sampai potensi yang ada tidak tergarap maksimal. Ini juga menyangkut kontribusi terhadap PAD provinsi,” tegas legislator lainnya.

Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi LKPJ Pemprov Sulsel, sekaligus sebagai bahan rekomendasi DPRD untuk perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah ke depan.

Dengan berbagai catatan yang diberikan, Dishub Sulsel diharapkan mampu meningkatkan capaian pendapatan dan efektivitas belanja pada triwulan berikutnya.