Ketua DPRD Makassar Ikuti KPPD Lemhannas, Perkuat Kapasitas Kepemimpinan Daeraht

MAKASSAR, Trotoar.id — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, saat ini tengah mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 14 hingga 19 April 2026 di Akademi Militer, Jawa Tengah, dan diikuti oleh para pimpinan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Program KPPD Lemhannas RI merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah dan pimpinan lembaga legislatif di tingkat daerah.

Dalam program ini, para peserta dibekali berbagai materi penting, mulai dari ketahanan nasional, dinamika geopolitik, hingga penguatan sinergi antar lembaga pemerintahan.

Selain itu, KPPD juga menekankan pentingnya membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, disiplin, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Keikutsertaan Supratman dalam program ini diharapkan dapat semakin memperkaya perspektif dan kapasitas kepemimpinannya dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kota Makassar.

Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting, mengingat peran strategis DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Tidak hanya itu, partisipasi dalam KPPD juga diharapkan mampu mempererat jejaring dan kolaborasi antar pimpinan daerah dari seluruh Indonesia.

Dengan bekal tersebut, Supratman diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini menjadi penting dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui forum ini pula, para peserta didorong untuk mampu merespons berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era global.

Dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan yang diperoleh, diharapkan kebijakan yang dihasilkan ke depan akan semakin adaptif, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.