MAKASSAR, Trotoar.id — Di tengah upaya penataan kota yang lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga solusi berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.
Pemerintah Kota Makassar kini menyiapkan skema kebijakan berbasis pemberdayaan, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di ruang publik seperti trotoar dan saluran drainase.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pemberian akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca Juga :
Bantuan ini ditujukan bagi pedagang yang terdampak penertiban, dengan syarat bersedia berpindah ke lokasi usaha yang telah ditetapkan dan sesuai aturan tata ruang.
“Semua penjual yang ditertibkan, kemudian membuka usaha kembali di tempat yang tidak dilarang, akan kita bantu akses langsung ke perbankan untuk mendapatkan KUR,” ujar Munafri, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan sektor UMKM agar tetap tumbuh secara berkelanjutan.
Dengan tambahan modal, para pedagang diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha, memperbaiki tampilan lapak, hingga memperluas jenis dagangan tanpa harus kembali menempati ruang publik yang dilarang.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemkot Makassar akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan, termasuk bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Bank Sulselbar.
“Kerja sama ini akan kita tindak lanjuti melalui penandatanganan MoU dengan beberapa bank. Yang paling cepat kemungkinan dengan Bank Sulselbar,” jelasnya.
Selain akses pembiayaan, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembinaan usaha PKL.
Di sisi lain, Pemkot Makassar tengah mengkaji penyediaan lahan relokasi di sejumlah titik strategis, meski diakui terdapat keterbatasan ruang. Optimalisasi pasar-pasar yang telah ada juga menjadi opsi utama.
Munafri menegaskan, penertiban PKL bukan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan mengembalikan fungsi ruang publik seperti trotoar dan drainase agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Penertiban dilakukan karena tempat yang digunakan bukan peruntukannya dan mengganggu ketertiban fasilitas umum. Fungsi pedestrian tidak berjalan dengan baik, begitu juga dengan saluran drainase,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis insentif atau reward dalam proses penataan.
Pedagang yang kooperatif akan mendapatkan dukungan nyata, termasuk akses KUR dan penataan lokasi usaha yang lebih layak.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Makassar berupaya menciptakan keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.
Para PKL tidak hanya ditertibkan, tetapi juga didorong untuk naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan di lokasi usaha yang tertata.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya menghadirkan wajah kota yang lebih rapi, menjaga fungsi fasilitas umum, serta memastikan roda ekonomi kerakyatan tetap berjalan secara inklusif.
Komentar