Makassar Dorong Perwali Inklusif, Appi: Tak Boleh Ada Fasilitas Publik Abaikan Disabilitas

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut kini diarahkan pada penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara khusus mengatur standar aksesibilitas fasilitas publik di Makassar.

Menurut Munafri, pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan kesetaraan akses bagi semua warga.

Ia menegaskan, desain kota harus responsif terhadap kebutuhan berbagai ragam disabilitas agar tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dalam memanfaatkan ruang publik.

“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas dan sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan perspektif antara pemerintah, lembaga, dan komunitas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan aplikatif.

Munafri menekankan bahwa Perwali yang tengah disusun akan menjadi panduan teknis yang wajib diimplementasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia bahkan menegaskan tidak boleh ada satu pun pembangunan fasilitas publik di Makassar yang mengabaikan prinsip aksesibilitas.

“Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Selain regulasi, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan, termasuk memasukkan perwakilan dalam tim ahli pemerintah kota.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menilai inisiatif ini sebagai langkah konkret dalam menerjemahkan visi kota inklusif ke dalam tindakan nyata.

Menurutnya, keberadaan Perwali akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat implementasi Perda Disabilitas yang sudah ada, khususnya pada aspek teknis di ruang publik.

Ia juga menyoroti bahwa meskipun infrastruktur dasar di Makassar telah tersedia, kualitas dan standar aksesibilitasnya masih perlu dibenahi agar benar-benar ramah bagi semua kalangan.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Makassar diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata menuju kota yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial.