BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus memperkuat implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan melalui penyusunan regulasi daerah yang lebih komprehensif dan terarah.
Langkah ini dilakukan setelah Bulukumba sebelumnya meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas keberhasilan menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bulukumba bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengikuti kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang pelaksanaan peta jalan tersebut.
Kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperbup berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (21/5/2026).
Harmonisasi ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan substansi Ranperbup tersusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025–2029.
Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melakukan pendalaman materi dengan meminta sejumlah penjelasan dari tim DP2KBP3A Bulukumba.
Tim DP2KBP3A yang hadir terdiri dari Sekretaris Dinas Andi Nur Aisyah Pandita, Kepala Bidang P4 Kamaluddin, serta Ahli Muda Penata Kependudukan dan KB Muhajir Ganie.
Sementara itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin Kepala Bagian Hukum Andi Afriadi turut memberikan penjelasan terkait arah kebijakan dan substansi yang termuat dalam Ranperbup.
Proses harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi daerah guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Melalui pembahasan bersama tim perancang peraturan perundang-undangan, diharapkan dokumen peta jalan tersebut dapat menjadi pedoman strategis dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kependudukan ke depan.
Isu-isu yang menjadi fokus meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga, hingga pemerataan pembangunan wilayah.
Momentum harmonisasi ini sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya DP2KBP3A, dalam menghadirkan kebijakan yang visioner, implementatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan landasan regulasi yang kuat, pembangunan kependudukan diharapkan mampu mendorong terwujudnya Bulukumba yang lebih maju, berkualitas, dan sejahtera.
Komentar