Abrasi Sungai Walanae Ancam Permukiman dan Lahan Pertanian di Wajo, DPR RI Minta Penanganan Cepat

WAJO — Ancaman abrasi Sungai Walanae di wilayah perbatasan Kabupaten Wajo dan Bone kian mengkhawatirkan.

Kerusakan yang terus meluas kini berstatus siaga darurat karena mengancam akses jalan, lahan pertanian, hingga ratusan rumah warga di bantaran sungai.

Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, langsung bergerak cepat setelah menerima laporan video dari warga.

Ia segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan segera dilakukan di lapangan.

Langkah awal yang diambil adalah menginstruksikan Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Sultan Tajang, bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang melalui satuan kerja PJSA-PJPA, untuk turun langsung meninjau lokasi terdampak.

Peninjauan dilakukan di Lingkungan Eree, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola. Sultan Tajang turun bersama pihak BBWS, Camat Bola Andi Abdul Dzuljalali Wal Ikram, serta komunitas Roemah Djoeang AIA.

Hasilnya, kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan data Pemerintah Kecamatan Bola, abrasi telah menggerus sekitar 200 meter bahu jalan pada jalur vital penghubung Kabupaten Wajo dan Bone.

Dua titik terparah masing-masing mengalami kerusakan sepanjang sekitar 50 meter dan 157 meter.

Akibatnya, kendaraan roda empat tidak lagi dapat melintas secara normal di jalur tersebut.

“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan langkah cepat sebelum menimbulkan korban jiwa,” ujar Sultan Tajang saat berada di lokasi, Minggu (24/4/2026).

Tak hanya infrastruktur jalan, abrasi juga terjadi tepat di depan kawasan permukiman padat penduduk.

Kondisi ini membuat rumah-rumah warga berada dalam ancaman serius jika tidak segera dilakukan penanganan.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga menyasar sektor pertanian. Abrasi Sungai Walanae berpotensi mengganggu sekitar 300 hektar lahan persawahan dan 30 hektar perkebunan milik warga.

“Kalau tidak segera ditangani, ini bukan hanya soal jalan. Ini menyangkut keselamatan warga dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” tegas Sultan Tajang.

Ia mendesak pemerintah pusat melalui BBWS Pompengan–Jeneberang agar segera melakukan penanganan, baik dalam bentuk langkah darurat maupun solusi permanen untuk mencegah abrasi semakin meluas.

Selain di Kelurahan Solo, tim juga meninjau titik abrasi lain di Dusun Tobaku, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbang Paru.

Kondisi di lokasi tersebut juga dinilai telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan penanganan cepat.

Dalam peninjauan di Benteng Lompoe, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Wajo Fery Saputra Santu, Kepala Desa Benteng Lompoe Herman, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Warga berharap pemerintah segera merealisasikan penanganan permanen agar abrasi Sungai Walanae tidak terus meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar di masa mendatang.