Pemkab Barru Buka FKP RKPD 2027, Prioritaskan Pelayanan Publik di Tengah Tantangan Anggaran

BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Baruga Pettu Adae, Senin (26/1/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.

Dalam sambutan tertulis bupati yang dibacakan Abubakar, ditegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan tidak ringan, terutama terkait dinamika kebijakan pemerintah yang berdampak pada ketersediaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” demikian penekanan dalam sambutan tersebut.

RKPD disebut sebagai dokumen strategis tahunan yang menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus realistis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menjadi penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barru 2025–2030.

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan delapan prioritas pembangunan Kabupaten Barru tahun 2027, meliputi:

• pengentasan kemiskinan dan pengangguran
• peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan
• pembangunan infrastruktur
• penguatan tata kelola pemerintahan
• pengembangan kawasan industri
• penguatan agroteknologi dan hilirisasi sektor primer
• pengembangan pariwisata
• pemberdayaan UMKM dan koperasi

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Forum ini pun diharapkan menjadi ruang diskusi terbuka untuk menghimpun masukan konstruktif dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Bappelitbanda Barru, Andi Unru, menjelaskan bahwa FKP menjadi tahapan penting dalam memastikan dokumen perencanaan yang dihasilkan berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seluruh masukan peserta, kata dia, akan dirangkum dalam berita acara sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD 2027.

Kegiatan ini dihadiri unsur DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, perbankan, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat.

Forum ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.