SIDRAP, Trotoar id — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemkab Sidrap, menegaskan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan salinan opini WTP beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Dokumen penting tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif.
Turut mendampingi dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sidrap, Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Raihan opini WTP ini menjadi indikator kuat bahwa laporan keuangan Pemkab Sidrap telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, capaian ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas serta kualitas tata kelola keuangan yang baik selama satu dekade terakhir.
Selama 10 tahun berturut-turut, Pemkab Sidrap mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut, sebuah pencapaian yang tidak mudah dan membutuhkan kerja keras serta konsistensi dari seluruh perangkat daerah.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab.
Lebih jauh, ia berharap capaian ini dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sidrap.
Pemkab Sidrap juga berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan agar ke depan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.
Dengan raihan WTP ke-10 secara beruntun ini, Sidrap semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.
Komentar