BARRU, TROTOAR.ID — Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Bupati Barru, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Abustan menyampaikan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan, termasuk penurunan APBD dari lebih Rp1 triliun menjadi sekitar Rp769 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya dana transfer pusat sekitar Rp131 miliar.
Ia menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru saat ini berkisar Rp60 miliar, dengan PAD murni yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp38 miliar.
Sebagian besar pendapatan masih bergantung pada sektor layanan kesehatan.
“Dengan kondisi ini, ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Barru tetap dituntut mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Abustan juga menyoroti beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mencapai sekitar Rp18 miliar, termasuk lebih dari 2.300 PPPK paruh waktu yang status pembiayaannya masih belum jelas.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp15–16 miliar serta perubahan kebijakan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan yang dinilai berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami berharap kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik, karena pelayanan kesehatan sangat bergantung pada kepastian pembiayaan,” tegasnya.
Dalam aspek infrastruktur, Abustan menyebut tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Barru baru sekitar 30 persen, sehingga masih membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025.
Ia mengungkapkan, meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat sejumlah catatan penting, di antaranya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan skema pembiayaan BPJS Kesehatan.
“DBH menjadi perhatian serius karena sangat dibutuhkan oleh kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Aset.
Azizah berharap Pemerintah Kabupaten Barru dapat mendukung penyediaan data aset milik provinsi yang berada di wilayah Barru.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di bidang fiskal, pelayanan kesehatan, pengelolaan aset, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komentar