Pemkot Makassar

Appi Tegaskan Digitalisasi Pemkot Makassar Harus Berdampak Nyata

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 13 Juli 2026 14:51

Appi Tegaskan Digitalisasi Pemkot Makassar Harus Berdampak Nyata

Trotoar.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar agenda rutin yang minim implementasi.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, di Aston Hotel Makassar, Senin (13/7/2026).

Menurut Munafri, digitalisasi tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan atau sekadar kegiatan seremonial.

Ia menekankan pentingnya implementasi yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

“Digitalisasi harus menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Jangan hanya menjadi seremoni yang terus dibahas tanpa hasil,” tegasnya.

Munafri mengaku membutuhkan data dan perkembangan konkret dari implementasi digitalisasi yang telah berjalan. Ia menilai pembahasan digitalisasi kerap berulang setiap tahun tanpa menunjukkan dampak signifikan.

“Saya butuh data dan progres. Hampir setiap tahun kita membahas hal yang sama tanpa realisasi yang jelas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar forum TP2DD tidak hanya menjadi agenda tahunan tanpa tindak lanjut.

Menurutnya, perencanaan digitalisasi harus berbasis kebutuhan (needs) dan tujuan yang ingin dicapai (wants), sehingga mampu menyelesaikan persoalan nyata dalam birokrasi.

Munafri menambahkan, digitalisasi bukan hanya soal perubahan sistem, tetapi juga perubahan budaya kerja secara menyeluruh.

Ia menyoroti masih adanya ketidaksinkronan antara pimpinan perangkat daerah dan pelaksana di lapangan yang masih mempertahankan cara konvensional.

“Jangan kepala dinas sudah mendorong digitalisasi, tetapi di bawahnya tetap bekerja secara konvensional,” katanya.

Ia mengibaratkan digitalisasi seperti renovasi rumah yang harus menyentuh struktur dasar, bukan sekadar memperbaiki tampilan luar.

Karena itu, implementasi digitalisasi harus disertai evaluasi yang jelas dan konsekuensi bagi perangkat daerah yang tidak menjalankannya secara optimal.

Menurutnya, sistem digital yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi, mempersingkat birokrasi, serta meminimalisir potensi kecurangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Transformasi digital adalah kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien,” ujarnya.

Aliyah juga menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah serta para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan digitalisasi.

Ia berharap inovasi yang lahir dari program PKN tidak berhenti sebagai konsep, tetapi dapat diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan bahwa digitalisasi layanan perpajakan bertujuan mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini telah terintegrasi dalam aplikasi Lontara+, yang memungkinkan masyarakat mencetak SPPT, melakukan pembayaran, hingga mengakses bukti pembayaran secara mandiri.

“Semua layanan kami arahkan terintegrasi dalam satu platform agar lebih mudah diakses masyarakat,” jelasnya.

Asminullah menambahkan, saat ini seluruh pembayaran pajak di Bapenda telah dilakukan secara non-tunai.

Bahkan, masyarakat dapat membayar melalui berbagai kanal seperti perbankan, ritel modern, dan kantor pos.

Digitalisasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Hingga triwulan kedua 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tercatat meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Peningkatan kepatuhan masyarakat berdampak langsung pada kenaikan PAD,” pungkasnya.

Penulis : Awal

 Komentar

Berita Terbaru
Metro13 Juli 2026 18:58
Event Dekranas dan HKG PKK 2026 Dongkrak Ekonomi Makassar, Transaksi Tembus Rp5 Miliar, Perputaran Uang Capai Rp100 Miliar
Trotoar.id, Makassar — Kesuksesan Kota Makassar menjadi tuan rumah Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 dan Hari Kesatua...
Pendidikan13 Juli 2026 17:55
176 Murid RHIS Siap Diwisuda Tahfidz di Claro, Bukti Kegigihan Guru dan Siswa
Trotoar.id, Makassar — Prestasi membanggakan ditorehkan Ranu Harapan Islamic School (RHIS). Sebanyak 176 murid dinyatakan lulus ujian hafalan Al-Qur...
Politik13 Juli 2026 16:36
Dari Tangan Sang Anak, Manuver IAS Menuju Kursi Golkar Sulsel Dimulai: 22 DPD II Jadi Modal Politik
Trotoar.id, Makassar — Perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memasuki babak yang semakin menarik.  Di tengah dinamika in...
Metro13 Juli 2026 15:44
Wali Kota Munafri Ajak Ormas Jadi Mitra Strategis Bangun Makassar
Trotoar.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pelantikan pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kiwal Garuda Hitam Majelis Pi...