Oleh: Usman Marham
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda lima tahunan untuk memilih ketua.
Musda harus menjadi momentum evaluasi, konsolidasi, sekaligus titik awal pembaruan organisasi dalam menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis menuju Pemilu 2029.
Apabila Musda hanya menghasilkan pergantian figur tanpa menghadirkan perubahan cara berpikir dan cara mengelola organisasi, maka Partai Golkar sejatinya hanya mengganti nahkoda di kapal yang tetap berlayar dengan arah yang sama.
Yang dibutuhkan Golkar Sulawesi Selatan saat ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan penyegaran organisasi secara menyeluruh.
Pemilu 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun kemenangan politik tidak dibangun ketika masa kampanye dimulai.
Kemenangan lahir dari proses panjang melalui konsolidasi yang berkesinambungan, kaderisasi yang sehat, serta kerja-kerja politik yang terus hadir di tengah masyarakat.
Momentum Musda harus menjadi ruang refleksi bersama. Kita perlu jujur mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir semangat kaderisasi mulai terkikis oleh kepentingan kelompok.
Jabatan di dalam organisasi kerap dipandang sebagai instrumen mempertahankan pengaruh, bukan sebagai amanah untuk membesarkan partai.
Karena itu, politik kekerabatan dan praktik dinasti harus dihentikan. Partai Golkar bukan milik segelintir orang atau keluarga tertentu.
Golkar adalah rumah besar seluruh kader yang dibangun melalui perjuangan jutaan kader dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten dan kota.
Setiap kader memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin tanpa harus memiliki hubungan darah maupun kedekatan dengan elite partai.
Sejak awal berdiri, Golkar menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal. Setiap kader memiliki hak menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan organisasi.
Berlandaskan ideologi Pancasila dan semangat karya kekaryaan, Golkar harus tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika politik.
Dalam konteks itu, DPD II kabupaten dan kota memiliki posisi yang sangat strategis. Merekalah yang paling memahami karakter masyarakat, dinamika politik lokal, serta kebutuhan riil di daerah masing-masing.
Karena itu, setiap keputusan strategis partai seharusnya lahir dari aspirasi akar rumput, bukan semata-mata dari kepentingan elite.
Saya memahami bagaimana beratnya perjuangan kader di lapangan. Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, saya merasakan langsung bagaimana kader harus mengetuk pintu rumah warga, berdialog dengan masyarakat hingga ke pelosok dusun, serta hadir di tengah berbagai persoalan sosial.
Dari pengalaman itu saya belajar bahwa masyarakat tidak memilih karena baliho yang besar atau pidato yang panjang. Masyarakat memilih karena mengenal sosok yang selalu hadir ketika mereka membutuhkan.
Semangat inilah yang harus dihidupkan kembali. Golkar harus kembali kepada jati dirinya sebagai partai karya kekaryaan. Politik bukan sekadar membangun narasi dan janji, melainkan menghadirkan solusi atas persoalan rakyat melalui kerja nyata yang berkesinambungan.
Kader dan pengurus Partai Golkar tidak boleh hanya muncul menjelang pemilu. Mereka harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setiap hari.
Hadir membantu persoalan sosial, menggerakkan kegiatan kemasyarakatan, membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Saya ingin melihat kembali kader-kader Golkar yang dengan bangga memasang bendera partai di depan rumahnya. Kebanggaan itu bukan karena instruksi organisasi, melainkan lahir dari rasa memiliki terhadap partai.
Rasa memiliki hanya akan tumbuh apabila kepemimpinan dijalankan secara adil, terbuka, dan mampu merangkul seluruh kader tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
Semangat kekaryaan tidak boleh berhenti sebagai warisan sejarah. Nilai itu harus menjadi prinsip hidup setiap kader dalam menjalankan kerja-kerja politik yang berpihak kepada rakyat. Di situlah identitas Golkar dibangun dan dipertahankan.
Musda Sulawesi Selatan juga harus menjadi momentum rekonsiliasi. Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi internal.
Namun setelah Musda selesai, tidak boleh ada lagi sekat-sekat pendukung kandidat. Tidak ada lagi kubu A ataupun kubu B. Yang tersisa hanyalah kader Partai Golkar yang bekerja bersama mengembalikan kejayaan partai.
Golkar Sulawesi Selatan pernah menjadi kekuatan politik yang sangat disegani karena memiliki mesin organisasi yang hidup hingga tingkat desa dan dusun. Kejayaan itu tidak akan kembali hanya dengan mengandalkan popularitas figur.
Kejayaan hanya dapat diraih apabila organisasi berani memperbaiki dirinya, memperkuat kaderisasi, serta mengembalikan politik sebagai ruang pengabdian kepada masyarakat.
Karena itu, Musda XI Partai Golkar Sulawesi Selatan harus menjadi titik balik perubahan. Bukan sekadar memilih ketua baru, tetapi melahirkan budaya politik yang lebih demokratis, lebih terbuka, lebih menghargai kader, serta lebih dekat dengan rakyat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat siapa yang menang dalam Musda. Yang akan dinilai adalah apakah setelah Musda Partai Golkar benar-benar berubah menjadi lebih baik, lebih solid, dan lebih hadir di tengah rakyat, atau justru tetap berjalan di tempat.
Selamat bermusyawarah kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Sulawesi Selatan. Semoga Musda XI menjadi awal kebangkitan menuju kemenangan pada Pemilu 2029.