LUWU, Trotoar.id – Pemerintah Kabupaten Luwu mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu hingga Semester I Tahun Anggaran 2026 mencapai 48,49 persen, menempatkan daerah ini sebagai tiga besar dengan realisasi APBD tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Luwu di posisi ketiga, di bawah Kabupaten Sinjai yang mencatat realisasi 50,97 persen dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 49,16 persen.
Persentase itu juga jauh melampaui rata-rata realisasi APBD nasional yang berada pada angka 36,15 persen.
Data tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Makassar pada Sabtu (25/7/2026).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu, Alamsyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan sesuai perencanaan yang telah disusun sejak awal tahun anggaran.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perencanaan program yang disusun mampu diimplementasikan dengan baik. Konsistensi pelaksanaan di setiap perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan realisasi APBD,” ujar Alamsyah.
Ia menjelaskan, percepatan pelaksanaan sejumlah program prioritas menjadi faktor utama tingginya realisasi belanja daerah.
Di antaranya dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC) melalui pembayaran premi BPJS Kesehatan, serta belanja operasional dan belanja pegawai yang terealisasi sesuai jadwal.
Sementara itu, Bupati Luwu, H. Patahudding, mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu atas capaian tersebut. Menurutnya, tingginya realisasi APBD menjadi indikator bahwa program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Patahudding.
Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD bukan sekadar menunjukkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semakin cepat anggaran direalisasikan secara tepat sasaran, maka manfaatnya akan semakin cepat dirasakan masyarakat. Pembangunan berjalan, pelayanan meningkat, dan roda perekonomian daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Meski berhasil menembus posisi tiga besar di Sulawesi Selatan, Patahudding mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dan tetap menjaga konsistensi pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, seluruh program harus dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar target pembangunan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.
“Capaian ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik. Saya berharap seluruh perangkat daerah mempertahankan komitmen dalam melaksanakan program secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai,” tegasnya.
Dengan realisasi APBD yang melampaui rata-rata nasional, Pemerintah Kabupaten Luwu semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.
Capaian ini diharapkan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar