MAKASSAR, Trotoar.id — Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar justru mencatat sinyal menggembirakan.
Memasuki triwulan II 2026, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 49 persen dari target tahunan.
Tak hanya itu, penerimaan daerah bahkan mencatat surplus sekitar Rp130 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi modal optimistis bagi Pemerintah Kota Makassar memasuki semester kedua.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menyebut capaian tersebut menunjukkan tren penerimaan daerah bergerak sesuai jalur yang telah dirancang.
Dengan realisasi yang telah menembus lebih dari separuh target tahunan pada pertengahan tahun, ia menilai fondasi fiskal Kota Makassar berada dalam kondisi yang cukup sehat untuk menopang berbagai program pembangunan.
“Pendapatan di Bapenda itu sudah di angka 49 persen lebih. Jadi kalau melihat trennya sekarang, ini cukup bagus dan sangat positif,” ujar Andi Asminullah, Jumat (7/8/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa puncak peningkatan pendapatan belum sepenuhnya terjadi.
Sejumlah komponen penerimaan, khususnya pajak yang bersifat tahunan, baru akan memberikan kontribusi signifikan pada triwulan IV.
Salah satu penyumbang terbesar diperkirakan berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masa jatuh temponya berada pada Oktober hingga akhir tahun.
Karena itu, Bapenda optimistis kurva pendapatan akan terus menanjak dalam beberapa bulan ke depan.
Apalagi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, penerimaan daerah saat ini sudah mencatat kelebihan sekitar Rp130 miliar.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi Kota Makassar terus bergerak dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di balik capaian tersebut, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) masih menjadi tulang punggung penerimaan daerah.
Jenis pajak ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan hingga parkir. Luasnya objek pajak dalam kelompok PBJT membuat kontribusinya tetap mendominasi struktur PAD Kota Makassar.
Namun, Bapenda tidak ingin hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Upaya intensifikasi penerimaan kini mulai diarahkan pada penertiban wajib pajak yang masih menunggak.
Data para penunggak telah dikantongi dan proses penagihan mulai diperkuat melalui kerja sama dengan Kejaksaan sebagai bentuk pendampingan hukum agar proses penagihan berjalan lebih efektif.
Dalam waktu dekat, tim gabungan Bapenda bersama aparat penegak hukum dijadwalkan turun langsung melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Prioritas diberikan kepada sektor-sektor dengan nilai tunggakan terbesar, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar daerah.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah pembenahan sektor reklame. Bapenda mulai menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalkan potensi PAD.
Penataan reklame dipilih sebagai salah satu fokus karena dinilai masih menyimpan ruang besar untuk meningkatkan penerimaan sekaligus memperbaiki wajah kota.
Penataan tersebut tidak hanya menyentuh aspek administrasi dan perizinan, tetapi juga desain, bentuk, hingga tata letak reklame agar lebih estetis dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Saat ini, konsep penataan tengah disusun oleh konsultan sebelum nantinya disosialisasikan kepada para pelaku usaha reklame untuk memperoleh formulasi terbaik bagi Kota Makassar.
Sebagai bagian dari kebijakan itu, Bapenda telah menghentikan penerbitan izin baru bagi reklame jenis bando yang melintang di jalan.
Sementara reklame bando yang sudah berdiri akan dibahas bersama para pelaku usaha guna menentukan pola penanganan yang tepat.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib tanpa mengabaikan potensi penerimaan daerah.
Dengan kombinasi antara tren pendapatan yang terus meningkat, penagihan aktif terhadap wajib pajak, serta pembenahan sektor reklame, Bapenda Makassar optimistis target PAD 2026 dapat tercapai. Optimisme itu bukan tanpa dasar.
Selain surplus Rp130 miliar yang telah diraih pada pertengahan tahun, karakter penerimaan pajak tahunan diyakini akan memberikan tambahan signifikan menjelang akhir tahun, memperkuat kapasitas fiskal Kota Makassar untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Komentar