MAKASSAR, Trotoar.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sulsel menjadikan hasil reses anggota DPRD sebagai pijakan nyata dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
Desakan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel dengan agenda Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Senin (31/8/2026).
Sebanyak 14 anggota Fraksi Golkar melaksanakan reses di daerah pemilihannya masing-masing pada 22–29 Juli 2026.
Dari kegiatan tersebut, mereka menghimpun berbagai aspirasi masyarakat yang kemudian dikelompokkan ke dalam enam sektor utama, yakni infrastruktur, pendidikan, pertanian dan perikanan, sosial dan tenaga kerja, kesehatan, serta koperasi dan UMKM.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Golkar mencatat masih banyak persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari kerusakan jalan provinsi, jalan desa dan jalan usaha tani, hingga persoalan drainase, sungai, bendungan, saluran air, jembatan, tanggul dan talud.
Persoalan akses air bersih dan keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian.
Fraksi Golkar menilai pembangunan infrastruktur dasar harus dilakukan secara lebih merata, termasuk di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas digital.
Sektor persampahan turut masuk dalam aspirasi masyarakat. Fraksi Golkar mendorong peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkutan, tempat sampah, bank sampah dan fasilitas pengelolaan yang lebih terstruktur.
Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel yang dinilai memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Pemerintah diminta tidak membiarkan aset publik terbengkalai, tetapi segera melakukan pemeliharaan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
Di bidang pendidikan, persoalan pemerataan akses sekolah masih menjadi salah satu keluhan utama.
Fraksi Golkar menerima aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan SMA/SMK negeri baru di sejumlah wilayah yang belum memiliki satuan pendidikan menengah negeri.
Persoalan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru juga diminta dievaluasi. Fraksi Golkar menilai kebijakan zonasi harus mampu menjamin akses pendidikan yang adil bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah, tanpa mengabaikan kondisi riil daya tampung dan persebaran penduduk.
Selain itu, pemerintah diminta memperluas akses beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi.
Rehabilitasi ruang belajar, fasilitas olahraga, kamar mandi, laboratorium, ruang praktik, pagar hingga rumah dinas guru juga menjadi bagian dari aspirasi yang diserap anggota dewan.
Perhatian juga diarahkan kepada madrasah, pesantren, sekolah luar biasa dan lembaga pendidikan lainnya yang masih menghadapi keterbatasan sarana maupun tenaga pendidik.
Fraksi Golkar mendorong penguatan pendidikan inklusif, termasuk pemenuhan tenaga pendidik dan pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Sementara di sektor pertanian dan perikanan, masyarakat meminta dukungan yang lebih konkret terhadap sarana produksi dan peningkatan produktivitas.
Aspirasi yang muncul antara lain bantuan alat dan mesin pertanian, benih unggul, pupuk, pestisida, obat tanaman, hingga pembangunan irigasi, embung, sumur bor dan pompanisasi.
Fraksi Golkar juga menilai pembangunan jalan usaha tani penting untuk memperlancar mobilitas petani, distribusi sarana produksi hingga pengangkutan hasil panen.
Pemerintah diminta menyesuaikan bantuan pertanian dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah agar tidak salah sasaran.
Pada sektor peternakan dan perikanan, masyarakat mengusulkan dukungan bibit ternak, pakan, obat-obatan, perahu, mesin kapal, alat tangkap, cool box, serta sarana budidaya tambak.
Fraksi Golkar juga mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani dan usaha agar masyarakat lebih mudah mengakses program pemerintah.
Persoalan harga komoditas juga menjadi perhatian. Fraksi Golkar meminta pemerintah memperkuat kebijakan stabilisasi harga hasil pertanian dan perikanan, terutama ketika terjadi panen raya. Peningkatan produksi, menurut mereka, harus diikuti dengan peningkatan pendapatan petani dan nelayan.
Di bidang sosial dan tenaga kerja, Fraksi Golkar menemukan persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Pemutakhiran data kesejahteraan dan evaluasi klasifikasi desil dinilai penting agar masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan hak atas program perlindungan sosial.
Fraksi Golkar juga mendorong perluasan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, penciptaan lapangan kerja produktif serta peningkatan pelatihan vokasi bagi pemuda, lulusan baru, remaja putus sekolah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan keterampilan baru.
Sejumlah persoalan sosial yang menyasar anak dan remaja turut menjadi perhatian, termasuk kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba, judi online dan berbagai bentuk kerentanan sosial.
Penanganannya dinilai membutuhkan pendekatan lintas sektor, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi.
Di bidang kesehatan, persoalan kepesertaan BPJS, KIS dan PBI menjadi salah satu aspirasi yang paling penting untuk segera ditindaklanjuti.
Fraksi Golkar meminta pemerintah meningkatkan kepastian akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan sekaligus menyederhanakan proses administrasi kepesertaan.
Pemprov Sulsel juga didorong memperkuat puskesmas dan fasilitas kesehatan dasar melalui pemenuhan sarana, alat kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis. Kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil serta kepulauan juga harus menjadi perhatian.
Fraksi Golkar turut meminta penguatan Posyandu, termasuk rehabilitasi fasilitas dan peningkatan dukungan kepada kader. Pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, sanitasi, air bersih dan lingkungan sehat juga dinilai penting untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
Sementara sektor koperasi dan UMKM membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan peralatan. Fraksi Golkar meminta pemerintah memperluas akses permodalan, termasuk dana bergulir dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memperkuat pelatihan, pendampingan, pemasaran digital dan pengelolaan keuangan.
Kelompok usaha perempuan, UMKM berbasis rumah tangga dan pelaku ekonomi kreatif juga diminta mendapat perhatian lebih besar. Pengembangan sentra UMKM, fasilitas produksi bersama, legalitas usaha, sertifikasi halal hingga perluasan akses pasar dinilai penting agar usaha masyarakat dapat naik kelas.
Berdasarkan seluruh aspirasi tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel. Di antaranya mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, memperluas jaringan irigasi, meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian, serta memperkuat sektor peternakan dan perikanan rakyat.
Fraksi Golkar juga mendorong pembangunan SMA/SMK negeri di wilayah yang belum memiliki sekolah menengah negeri, peningkatan kuota beasiswa, perbaikan sarana pendidikan, penguatan layanan kesehatan dasar, hingga perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah terpencil dan dataran tinggi.
Selain itu, pemerintah diminta memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial dan BPJS, memperluas program bedah rumah, mengoptimalkan aset provinsi yang tidak produktif serta meninjau kembali berbagai retribusi dan pungutan yang dinilai membebani masyarakat kecil.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dan lintas pemerintahan agar aspirasi masyarakat yang bersifat lintas sektor tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen reses.
“Fraksi Partai Golkar berharap seluruh aspirasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan,” demikian disampaikan dalam laporan hasil reses.
Fraksi Golkar menegaskan hasil reses bukan sekadar laporan administratif, tetapi merupakan representasi kebutuhan masyarakat yang harus diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Fraksi Golkar berharap hasil reses tersebut menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih merata, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Komentar