MAKASSAR, Trotoar.id— Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Koperasi dan UKM Sulsel memperkuat kapasitas pengurus Koperasi PKK sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Pelatihan Gerak Bersama PKK untuk Penguatan Manajemen Koperasi yang berlangsung selama tiga hari, 1–3 September 2026, di Gedung Kartini TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Mesjid Raya Nomor 70 A, Makassar.
Pelatihan diikuti 50 pengurus Koperasi PKK tingkat kabupaten, kota, dan provinsi yang mewakili 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Program ini menjadi tindak lanjut Sosialisasi Perkoperasian Tahun Anggaran 2025.
Fokusnya bukan sekadar mendorong koperasi memiliki legalitas, tetapi memastikan kelembagaan tersebut mampu berkembang menjadi organisasi usaha yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata kepada anggotanya.
Berdasarkan hasil pendataan, saat ini terdapat 16 Koperasi PKK di Sulsel yang telah resmi berbadan hukum dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Sementara satu Koperasi PKK dari Kabupaten Jeneponto masih menyelesaikan proses administrasi, termasuk pengurusan akta notaris.
Capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat gerakan koperasi di lingkungan PKK.
Namun, bertambahnya koperasi berbadan hukum dinilai belum cukup tanpa diikuti kemampuan pengurus mengelola organisasi dan mengembangkan usaha.
Karena itu, pelatihan diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi tidak hanya aktif secara administratif, tetapi mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai manajemen dan tata kelola koperasi, pengembangan usaha, perencanaan, legalitas kelembagaan, hingga penyusunan rencana aksi.
Aspek keuangan juga menjadi perhatian penting. Pengurus didorong mampu menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Kemampuan tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan anggota sekaligus menjaga kesehatan koperasi.
Peserta juga diarahkan untuk mampu mengidentifikasi potensi usaha di wilayah masing-masing, membaca peluang pasar, memperkuat pelayanan kepada anggota, serta menyusun strategi pengembangan usaha berdasarkan potensi lokal.
Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak berhenti sebagai wadah organisasi, tetapi berkembang menjadi unit ekonomi yang produktif.
Untuk memperluas perspektif peserta, pelatihan menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum RI, Bappelitbangda Sulsel, DPM-PTSP Sulsel, TP PKK Sulsel, serta praktisi perkoperasian.
Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan dalam membangun koperasi yang kuat, mulai dari legalitas dan kelembagaan, perencanaan pengembangan usaha, akses layanan pendukung, hingga pengelolaan organisasi.
Pelatihan juga menjadi ruang bagi pengurus untuk menyusun rencana aksi pengembangan Koperasi PKK di masing-masing kabupaten dan kota.
Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi pijakan agar pengembangan koperasi lebih terarah dan mampu menyesuaikan diri dengan potensi ekonomi setiap daerah.
Sinergi TP PKK dan Dinas Koperasi dan UKM Sulsel diarahkan untuk membangun ekosistem koperasi yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga produktif dan adaptif terhadap perkembangan peluang ekonomi.
Ke depan, keberhasilan Koperasi PKK tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang telah berbadan hukum.
Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan koperasi dikelola secara profesional, mengembangkan usaha produktif, memberikan pelayanan kepada anggota, serta menciptakan manfaat ekonomi yang nyata.
Melalui gerakan bersama tersebut, Koperasi PKK diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi anggota dan keluarga.
Koperasi juga diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha berbasis potensi lokal, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan semakin nyata.
Komentar