MAKASSAR, Trotoar.id — Pengelolaan aset pemerintah daerah menjadi salah satu isu utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Makassar, Selasa (6/10/2026).
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., turut hadir dalam agenda tersebut bersama jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi.
Kunjungan kerja tersebut digelar dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan aset pemerintah, Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara/Daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah serta pelaksanaan Program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
Semula, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun, lokasi kemudian dipindahkan ke Grind & Pull, Makassar.
Kegiatan diawali sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dan dilanjutkan dengan agenda yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. Turut hadir Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan aset pemerintah yang tertib dan akuntabel.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan aset negara dan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi, tetapi juga memastikan aset yang dimiliki memiliki status hukum yang jelas, terawat, serta dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
Selain persoalan aset, forum tersebut membahas penguatan kualitas pelayanan publik melalui Program LSDP yang didukung Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia dengan skema performance-based grants.
Program LSDP diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor persampahan.
Dukungan program mencakup pembiayaan, penguatan kelembagaan, perencanaan, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Barru dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Barru mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Abustan diharapkan dapat membawa hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barru, terutama dalam memastikan aset daerah dikelola secara tertib, transparan, dan produktif.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, khususnya melalui penguatan kapasitas daerah dan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
