LUWU TIMUR, TROTOAR.ID — Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyatakan keinginannya menjadikan Sulawesi Selatan sebagai proyek percontohan nasional pengembangan koperasi melalui skema offtaker yang didukung penyediaan alat dan mesin pascapanen.
Rencana tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri puncak Pekan Expo Koperasi dan UMKM (K-UMKM) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Lapangan Iniaku, Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu (10/10/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Ferry juga mengapresiasi kekompakan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, serta para bupati dan wali kota yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Baru kali ini saya datang ke provinsi di Sulawesi Selatan, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kotanya kompak hadir. Begitu pun dengan kecintaan terhadap olahraga, kekompakan itu saya saksikan sendiri. Ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Ferry.
Selain menyoroti kekompakan para pemimpin daerah, Ferry mengapresiasi perkembangan gerakan koperasi di Sulawesi Selatan, terutama keterlibatan masyarakat dalam memasarkan produk lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, koperasi memiliki peluang untuk kembali menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sistem usaha yang produktif dan mampu menghubungkan hasil produksi warga dengan pasar.
“Koperasi sekarang membanggakan dan menumbuhkan kepercayaan lagi. Ini bisa menjadi ekosistem baru bagi ekonomi kita,” katanya.
Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Koperasi mendorong pengembangan skema offtaker, yakni mekanisme penyerapan dan pemasaran hasil produksi melalui dukungan koperasi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyediaan alat dan mesin pascapanen atau pascaproduksi bagi KDKMP. Fasilitas tersebut diharapkan membantu koperasi menampung hasil produksi masyarakat, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran.
Komoditas yang berpotensi masuk dalam skema ini mencakup berbagai sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kerajinan, peternakan, dan perikanan hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan dukungan sarana pengolahan yang memadai, hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan diharapkan tidak hanya memiliki kualitas yang lebih baik, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
“Karena itu, saya ingin Sulawesi Selatan menjadi pilot project kegiatan offtaker, dengan penyediaan alat dan mesin pascapanen untuk seluruh hasil produksi masyarakat desa dan kelurahan se-Sulawesi Selatan,” tegas Ferry.
Rencana tersebut menempatkan koperasi sebagai salah satu simpul penting dalam rantai ekonomi masyarakat, mulai dari pengumpulan hasil produksi hingga proses pengolahan dan pemasaran.
Ferry optimistis dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas wilayah dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan koperasi yang produktif serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur di provinsi ini akan lahir sebuah gerakan koperasi yang menjadi referensi di masa mendatang bagi daerah lain,” tutupnya.
Jika rencana tersebut direalisasikan, Sulawesi Selatan berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan koperasi berbasis penyerapan hasil produksi masyarakat. Namun, realisasinya akan bergantung pada tindak lanjut program, kesiapan sarana pendukung, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola KDKMP. (*)
