
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membawa gagasan pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak usia sekolah ke panggung internasional dalam United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, pada 12–13 Oktober 2026.
Di hadapan para pemimpin kota dari berbagai negara, Munafri yang akrab disapa Appi menekankan bahwa membangun mobilitas perkotaan yang aman dan berkelanjutan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum dan pembangunan infrastruktur.
Edukasi sejak dini diperlukan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada generasi muda.
Menurut Appi, sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk membentuk pemahaman tentang keselamatan jalan raya, termasuk kesadaran menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
“Saya sangat setuju dengan pernyataan Bapak Jean Todt pagi ini. Pendidikan lalu lintas sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar para siswa sadar dan memahami cara berkendara yang aman, baik bagi diri sendiri maupun orang lain,” ujar Appi dalam forum tersebut.
Forum yang berlangsung di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjadi wadah bagi para pemimpin kota untuk bertukar pengalaman dan membahas berbagai tantangan perkotaan, termasuk mobilitas, keselamatan jalan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Makassar disebut menjadi satu-satunya daerah yang berpartisipasi dalam forum tersebut, bersama lebih dari 60 wali kota dari berbagai negara.

Dalam sesi awal yang membahas mobilitas perkotaan atau urban mobility, Appi menyoroti pentingnya membangun kesadaran keselamatan jalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kebutuhan transportasi masa depan.
Ia menilai, anak-anak dan generasi muda perlu dibekali pemahaman mengenai risiko di jalan raya, pentingnya mematuhi batas kecepatan, serta perlunya menghindari perilaku yang dapat membahayakan keselamatan saat berkendara.
“Kita ingin mempersiapkan pengemudi masa depan sedini mungkin, sehingga mereka memahami konsep kecepatan yang aman, batasan kecepatan, serta cara memilih opsi transportasi rendah karbon,” kata Appi saat menyampaikan gagasannya dalam bahasa Inggris.
Appi meyakini, pendidikan keselamatan lalu lintas sejak sekolah dapat menjadi investasi jangka panjang untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab di jalan raya.
Pendekatan tersebut, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang mendukung keselamatan, serta penegakan aturan secara konsisten.
Ia juga mendorong agar pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkota terus diperkuat.
Dengan demikian, upaya membangun sistem transportasi yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pemerintah daerah, tetapi juga agenda bersama di tingkat global.
“Melalui forum ini, saya menegaskan pentingnya menempatkan keselamatan manusia sebagai salah satu pijakan dalam membangun sistem mobilitas masa depan, dimulai dari langkah sederhana tetapi mendasar,” jelasnya.
Appi menambahkan, keikutsertaan Makassar dalam forum internasional tersebut membuka kesempatan untuk bertukar gagasan dan mempelajari pendekatan yang diterapkan kota-kota lain dalam menjawab tantangan transportasi perkotaan.
Menurutnya, persoalan mobilitas membutuhkan penanganan terpadu yang mencakup pendidikan, pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah, hingga perubahan perilaku masyarakat.
“Ini mulai dari pendidikan, infrastruktur, kebijakan, hingga perubahan perilaku masyarakat,” tutup Appi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Munafri juga bertemu Jean Todt, mantan Presiden Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) dan mantan pimpinan Ferrari yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keselamatan Jalan Raya (UN Special Envoy for Road Safety).
Pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang mengangkat pentingnya keselamatan berlalu lintas sebagai persoalan global.
Penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk membangun budaya berkendara yang aman serta mendukung mobilitas perkotaan berkelanjutan. (*)

