MAKASSAR, Trotoar.id — Pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi dua agenda utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (19/10/2026).
Mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur”, peringatan hari jadi tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, didampingi para wakil ketua.
Hadir pula Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan lembaga dan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan melanjutkan sekaligus memperkuat program prioritas yang telah berjalan, terutama pembangunan infrastruktur melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Project (MYP) periode 2025–2027 dengan nilai anggaran Rp3,7 triliun.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan.
“Ke depan, kita tentu harus lebih memperkuat program-program yang sudah dijalankan. Ada program prioritas kita Multi Years Project yang sekarang sedang berjalan. Kita berharap pelaksanaannya bisa dipercepat untuk tahun 2026 ini dan 2027,” kata Andi Sudirman.
Pertumbuhan Ekonomi di Atas Nasional
Di sektor ekonomi, Andi Sudirman mengungkapkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, ekonomi daerah pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan (year-on-year).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen pada periode yang sama.
Menurut Andi Sudirman, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang ditopang oleh sejumlah sektor unggulan, mulai dari pertanian, perdagangan, konstruksi, hingga industri pengolahan.
“Capaian ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh membanggakan ini merupakan hasil kolektif bersama. Ini didorong oleh semakin kokohnya sektor-sektor unggulan kita, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, hingga industri pengolahan,” ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Data BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2026 sebanyak 669,63 ribu orang atau 7,24 persen dari total penduduk. Angka tersebut berkurang 15,51 ribu orang dibandingkan September 2025.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,66 persen, turun 0,29 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada 2025 mencapai 75,92, meningkat dari 75,18 pada 2024.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pembangunan daerah. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat program yang mampu membuka kesempatan kerja, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
UMKM dan Pasar Murah Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Sulsel akan memperkuat program yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengentasan kemiskinan, serta penyediaan rumah layak huni.
Andi Sudirman mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pasar murah menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menghadirkan program yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Hal tersebut terlihat dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan pada 16–18 Oktober 2026. Sejumlah agenda digelar, mulai dari Sulsel Expo and Culinary, pasar murah, bursa kerja (job fair), Jalan Sehat Anti Mager, hingga kirab swasembada pangan.
Pemerintah berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan seremonial, tetapi dapat menjadi sarana memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan peluang pengembangan usaha.
“Kita ingin melihat bagaimana animo masyarakat terhadap pasar murah kemarin, termasuk pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Ia menegaskan, program pembangunan ke depan harus disertai aksi konkret di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita ingin ada aksi-aksi konkret di wilayah-wilayah, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, termasuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan rumah layak huni,” sambungnya.
Ruang Publik Didorong Jadi Sentra Ekonomi Baru
Untuk memperluas pergerakan ekonomi masyarakat, Pemprov Sulsel juga berencana mengembangkan sejumlah sentra aktivitas ekonomi melalui pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik di beberapa titik wilayah.
Menurut Andi Sudirman, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, ruang interaksi sosial, dan pendukung kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi membuka ruang usaha bagi pelaku UMKM.
Dengan perencanaan yang tepat, kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi tempat tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, mulai dari perdagangan hingga berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan pelaku usaha lokal.
“Pembangunan ke depan juga harus menghadirkan sentra-sentra pergerakan ekonomi, misalnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang akan kita bangun di beberapa titik. Harapannya, ruang-ruang ini bisa mendukung kegiatan bermasyarakat sekaligus membuat ekonomi terus berputar,” pungkas Andi Sudirman.
Melalui momentum Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi menegaskan arah pembangunan yang bertumpu pada tiga agenda besar: pertumbuhan ekonomi, penguatan swasembada pangan, dan percepatan infrastruktur.
Tantangannya adalah memastikan seluruh agenda tersebut berjalan beriringan dan manfaatnya dirasakan secara lebih merata, sehingga kemajuan daerah tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar