DENPASAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat sinergi program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan delegasi Sulsel dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Rombongan Sulawesi Selatan dipimpin Ketua TP PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu Sulsel, Ny. Naoemi Octarina Sudirman.
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran pengurus pusat tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat pelaksanaan program hingga tingkat daerah.
Rapat ini ditutup oleh Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Selvi Gibran Rakabuming.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah didorong membangun tata kelola organisasi yang lebih terarah, dengan pembagian peran yang jelas serta program yang saling mendukung.
Penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu menjadi penting karena ketiganya memiliki bidang kerja berbeda, tetapi saling berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dekranasda berperan dalam membina dan mengembangkan perajin, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kerajinan daerah.
Sementara itu, TP PKK menjadi penggerak pemberdayaan keluarga melalui berbagai program yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan rumah tangga.
Adapun TP Posyandu berperan dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat melalui pendekatan yang terintegrasi, termasuk penguatan edukasi kesehatan dan gizi.
Sinergi ketiga lembaga tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program pembangunan, sehingga pemberdayaan ekonomi, penguatan keluarga, dan peningkatan kualitas kesehatan dapat berjalan beriringan.
Salah satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan di Bali adalah penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Badan Gizi Nasional dan Tim Pembina Posyandu.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk melibatkan Posyandu sebagai mitra dalam penguatan data dan edukasi gizi guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peran ini dinilai strategis karena Posyandu memiliki kedekatan dengan masyarakat dan keluarga. Melalui jejaring pelayanan di tingkat lokal, edukasi mengenai gizi dan pola konsumsi sehat dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dukungan data yang akurat juga menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan program. Informasi yang valid dapat membantu pemetaan kebutuhan masyarakat dan menjadi bahan evaluasi agar intervensi gizi lebih tepat sasaran.
Meski demikian, pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, sistem pencatatan yang tertib, koordinasi lintas sektor, serta perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional memaparkan peran Posyandu dalam mendukung penyediaan data dan edukasi gizi untuk menunjang program MBG.
Sementara itu, Sekretaris Utama Bappenas serta jajaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri membahas pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan nasional.
Keikutsertaan delegasi Sulawesi Selatan dalam forum ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional.
Naoemi Octarina Sudirman turut didampingi unsur perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulsel.
Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan layanan dasar masyarakat.
Bagi Sulawesi Selatan, sinergi Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu membuka ruang untuk menyatukan berbagai potensi daerah. Pembinaan perajin dapat diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, program PKK mendukung ketahanan keluarga, sementara Posyandu menjadi salah satu ujung tombak edukasi kesehatan dan gizi.
Namun, efektivitas sinergi tersebut pada akhirnya ditentukan oleh implementasi di lapangan. Kejelasan pembagian tugas, dukungan anggaran, kesiapan petugas, serta evaluasi berkala diperlukan agar hasil koordinasi tidak berhenti pada kesepakatan di tingkat pusat.
Melalui penguatan tata kelola ini, Sulawesi Selatan diharapkan mampu mengembangkan program pemberdayaan yang lebih terpadu, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komentar