TROTOAR.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada 19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel untuk segera melakukan kewajibannya melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Sebab sampai batas akhirnya maret kemarin, tercatat baru 66 anggota DPRD yang melaporkan LHKPN, sehingga KPK memberi atensi kepada mereka yang belum melaporkan
“Ada 19 Anggota DPRD Sulsel yang sampai saat ini belum melaporkan LHKPN miliknya, dan ini kita harap yang bersangkutan segera melaporkannya,” Kata Tri Budi Ketua Tim IV Korsupgah KPK wilayah Sulsel
Meski dikatakan tidak ada sanksi, tetapi pelaporan LHKPN merupakan kewajiban bagi mereka yang menjadi penyelenggara negara, sehingga Publik akan tahu yang mana taat dan patuh pada kewajiban mereka
Dia juga mengungkapkan jika saat ini pihaknya belum mengetahui siapa 19 anggota DPRD Sulsel yang belum melaporkan LHKPN nya, bahkan Dia meminta Sekwan untuk memediasi mereka melakukan pelaporan LHKPN.
“Kita minta Sekwan mengarahkan mereka untuk melaporkan LHKPN para anggota Dewan yang belum melaporkan,” Ucapnya
Tri menjelaskan Pelaporan LHKPN upaya bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, olehnya itu kewajiban bagi semua penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan miliknya.
Komentar