TROTOAR.ID, MAKASSAR – Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang, Teuku Iskandar, melakukan audiens kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Sumarsono, di Rujab Gubernur Sulsel Jl Sungai Tangka, Makassar, Minggu (6/5).
Hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang.
Dalam laporannya kepada Gubernur, Iskandar menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembangunan bendungan yang ada di beberapa kabupaten di Sulsel. Diantaranya Bendungan Passeloreng di Wajo, Pamukkulu di Takalar, Karaloe di Jeneponto, dan Bendungan Baliase di Luwu Utara.
Baca Juga :
Hingga 4 Mei, proyek-proyek yang berada di bawah BBWS Pompengan Jeneberang dengan total nilai kontrak sebesar Rp 4,8 triliun, dengan progres terhadap kontrak untuk fisik 34,42 persen, keuangan 35,97 persen. Sedangkan terhadap pagu 2018 realisasi fisik 21,79 persen dan keuangan 26,76 persen.
Bagi Sumarsono, koordinasi ini penting, agar semua proyek strategis ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.
“Ini adalah unit pusat Kementrian PU yang bekerja di Sulsel, melaporkan perkembangan beberapa proyek strategis nasional yang masuk agenda proyek Presiden Jokowi dan Wapres JK,” kata Sumarsono.
Kewajiban instansi vertikal yang ada di daerah harus berkoordinasi dengan Gubernur sebagai kepala daerah. Termasuk dengan proyek lainnya, seperti Kereta Api, Bandara dan proyek kementerian lainnya.
“Berkoordinasi dengan gubernur penting, karena satu lembar daun jatuh pun itu gubernur harus mengetahui, saya kira prinsipnya seperti itu. Kita menghargai koordinasi semacam ini, untuk memastikan bahwa dari PU yang ada di Sulsel siap memperoleh saran dan pendapat,” sebutnya.
Dari pertemuan tersebut, Sumarsono meminta (BBWS) Pompengan – Jeneberang untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Koordinasi antara pusat dan daerah.
Hal selanjutnya, yang disampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembangunan waduk dan bendung ini adalah persoalan pendanaan.
“Kendala mereka justru malah kekurangan uang karena proyek kegiatan itu cepat dilakukan,” ujarnya.
Ini karena APBN transfernya yang agak lambat, namun bagi Sumarsono daya serap dan realisasinya cepat. “Cepat sekali, profesional bekerja, dan targetnya ada di tahun 2019 umumnya, sebagian tahun 2020 selesai. Tetapi tahun 2019 memang nampaknya belum ada yang bisa diresmikan dari segi bendungan,” ujarnya.
Dia kemudian memuji potensi yang dimiliki Kabupaten Jeneponto yang memperoleh manfaat dari beberapa pembangunan proyek nasional.
Sebelumnya, Jeneponto adalah daerah kering. Dengan adanya bendungan Karalloe, diharapkan menjadi daerah yang luar biasa. Ke depan menjadi daerah prospek, karena suplai airnya cukup. Daerah ini juga memiliki energi berlebih, termasuk karena ada pembangkit listrik tenaga bayu.
“Tinggal di kepemimpinan saja yang bisa membangun sinergisitas program nasional,” imbuhnya. (*)
Komentar