Ini Empat Partai yang Tidak Memenuhi Kuota Caleg Provinsi

Suriadi
Suriadi

Rabu, 18 Juli 2018 15:22

Ini Empat Partai yang Tidak Memenuhi Kuota Caleg Provinsi
TROTOAR.ID, MAKASSAR — Empat dari 16 partai politik yang telah mendaftarkan calegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mampu memenuhi kuota caleg di 11 daerah pemilihan (Dapil)

Empat partai tersebut yakni Garuda, PKS, PKPI dan BBB, dan dari empat partai tersebut PKPI merupakan Parpol yang paling sedikit menyerahkan calegnya ke KPU.

Meski terbilang tidak memenuhi kuota, Komisioner KPU Asram Jaya mengatakan mereka semua tetap terdaftar sebagai peserta Pileg 2019.

“Meski kuotanya tidak terpenuhin100 persen di setiap dapil ko lebih mereka tetap menjadi peserta Pileg 2019,”Kata Asram Jaya.

Meaki demikian Asram mengungkapkan berkas caleg yang disetorkan partai ke KPU akan dilakukan verifikasi satu persatu berkas caleg yang di daftarkan parpol ke KPU.

Diketahui selain PKPI Partai Garuda juga cuma mendaftarkan 56 Calegnya di 9 daerah pemilihan kemudian PKS 81 orang, dan PBB juga 81 orang caleg yang didaftarkan kepenyelengara Pemilu. (**)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah28 Agustus 2026 22:23
KleponHolic dan Cerita UMKM yang Saling Menguatkan di Sidrap
SIDRAP, Trotoar.id — Sebuah produk kuliner tak pernah benar-benar lahir dari satu tangan. Di balik seporsi kue yang sampai ke meja pelanggan, ada pe...
Politik28 Agustus 2026 19:18
NasDem Sulsel Konsolidasi 257 Kader, Siapkan Strategi Hadapi Tahapan Pemilu 2027
MAKASSAR, Trotoar.id — Partai NasDem Sulawesi Selatan mulai memanaskan mesin politik menghadapi tahapan Pemilu yang dijadwalkan bergulir mulai awal ...
Daerah28 Agustus 2026 17:15
Gubernur Andi Sudirman Lepas 500 Offroader, Pesan Jaga Lingkungan dan Keselamatan
MAKASSAR, Trotoar.id — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas sekitar 500 peserta Bhayangkara Off-Road Merdeka Seri V Tahun 2026 d...
Metro28 Agustus 2026 16:18
Munafri Ajukan Pembaruan Perda Aset Daerah, Tata Kelola Barang Milik Pemkot Makassar Diperketat
MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong pembaruan tata kelola barang milik daerah untuk memperkuat kepastian hukum, ak...