TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Permutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional, di Bengkulu, 8 – 10 Oktober 2018.
Kegiatan ini dibuka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, yang juga diikuti oleh 1.200 peserta yang terdiri dari Inspektorat baik Provinsi serta Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah seluruh Indonesia.
Menurut Tjahjo, sistem pengawasan sudah terbangun dengan baik, tata kelola pemerintahan pun bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ini pula yang terus dilakukan kementeriannya. Karena faktanya, peringkat kemudahan usaha di Indonesia masih berada di peringkat 91 dari target di peringkat 40.
Baca Juga :
“Tidak hanya itu, korupsi di Indonesia dilakukan terbanyak oleh birokrasi yaitu PNS sebesar 44 persen, swasta 26 persen, legislatif 19 persen dan kepala daerah 3 persen,” kata Tjahjo dalam arahannya, Selasa (9/10).
Tjahjo menegaskan, pelaksanaan aksi pencegahan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi saja. Apabila pencegahan korupsi ini tidak dilaksanakan, maka kepala daerah dapat dikenakan sanksi pasal 36 ayat 2 PP 12 Tahun 2017 mulai dari pembinaan khusus sampai pemberhentian.
Sekedar diketahui, kegiatan ini juga dihadiri Plt Gubernur Bengkulu, Plt Irjen Kemendagri, Inspektur Jenderal Lembaga/Kementerian, para Wakil Gubernur Se Indonesia, Para Inspektur Provinsi Se Indonesia, Para Inspektur Kab/Kota se Indonesia, Para Wakil Bupati/Wakil Walikota lingkup Provinsi Bengkulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu dan Para Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Se Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (*)
Komentar