Ya Dende, Sulsel Jadi “Bidikan” KPK Terkait Isu Pengadaan Barang dan jasa

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk berhati-hati dalam mengeluarkan perizinan dan pengadaan barang dan jasa serta harus lebih mencermati sistem yang berlaku.

Laode menyebutkan isu perizinan dan pengadaan barang jasa terkadang menjadi persoalan, termasuk di Sulsel yang dianggapnya juga memiliki permasalahan.

“Saya ingin katakan isu perizinan dan barang jasa di Sulsel pun bermasalah,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat ditemui di Anjungan Pantai Losari Makassar, Minggu (21/10/2018).

Olehnya itu Wakil Ketua KPK ini juga akan menemui Gubernur Sulsel dan kepala daerah di Sulsel untuk membahas isu persoalan yang ada di sistem perizinan dan pengadaan barang dan jasa.

Laode menyebutkan, bila KPK juga saat ini, juga fokus memantau beberapa daerah dalam penindakan kasus korupsi, seperti Riau, Sumatera Utara, Aceh, Papua dan Banten.

“Saat ini KPK fokus pada beberapa daerah dalam penindakan kasus korupsi, apa lagi beberapa kepala daerah dari wilayah yang dipantau saat ini juga telah di tahan terkait kasus korupsi,” Ungkapnya

Apa lagi KPK juga akan bersama dengan sejumlah Perguruang tinggi salah satunya Unhas untuk membentuk pusat kajian antikorupsi yang akan di bangun di Sulsel

Lamjut Syarif, pihaknya berharap agar sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan betul-betul sesuai dengan mekanisme yang berlaku termasuk sistem perizinan satu pintu.

“Iya salah satu sistem pengadaan barang jasa, perizinan satu pintu dan kita ingin putus perizinan dan pertemuan antara individu atau satu orang dengan orang lain,” tuturnya.

Selain itu, KPK berharap akan terbentuk pusat kajian antikorupsi baru yang siap menjadi pusat pembelajaran dan menjadi mitra pemerintah daerah dan masyarakat.

“Pusat kajian antikorupsi tak harus dibuat oleh fakultas hukum, yang terpenting adalah komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi,” kata Syarif.(**)