Komisi E Minta OPD Serius Bahas RAPBD 2019

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Jumat, 23 November 2018 22:40

Komisi E Minta OPD Serius Bahas RAPBD 2019
TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil ketua komisi E, DPRD Sulsel, M Rajab sangat menyesalkan ketidakhadiran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan dinas kesehatan Provinsi Sulawesi selatan dalam rapat pembahasan RAPBD 2019 di Gedung DPRD Sulsel, Ruang Rapat Komisi E. Padahal, undangan sudah disampaikan pihak sekretariat pada mereka. Jumat (23/11).

“Kami sangat sayangkan OPD (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) Provinsi Sulsel tidak hadir. Padahal sudah ada jadwal untuk pelaksaan rapat dengan kami (Komisi E),” kata M Rajab

Politisi NasDem ini juga menyebutkan jika pihaknya telah menunggu sejak pukul 19.00 hingga 21.00 malam, namun tidak ada satupun dari OPD terkait yang hadir. “Seluruh anggota komisi E hadir. Tanpa terkecuali,” sebutnya.

Dilaksanakan rapat malam, karena DPRD Sulsel, khusunya Komisi E ingin segera membahas apa-apa saja yang akan diprogramkan pada tahun 2019 mendatang sebelum disahkannya Anggaran Pokok. Padahal pemprov saat ini dikejar Deadline dalam pembahasan anggaran pokok .

“Pemerintah Provinsi tidak serius dalam membahas RAPBD 2019, sementara waktu yang tersedia sisa enam hari lagi,” ujarnya.

Rajab juga menuturkan jika APBD itu merupakan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi sulsel. “Jika, APBD ini terlambat disahkan bersama, maka bisa mengganggu proses pemerintahan yang lebih luas,” tururya.

Dengan demikian komisi E DPRD Sulsel, meminta kepada Pemprov agar serius dalam pembahasan ini, jangan sampai masyarakat menderita ketika pembahasan anggaran tidak selesai diakhir bulan November ini.

“Kami minta Pemprov serius mempersiapkan diri dan hadir dalam pembahasan. DPRD sudah menyiapkan waktu, bahkan hingga malam hari. Pembahasan harus dijalankan demi kepentingan rakyat yg lebih luas,” lanjutnya.

Bahkan Rajab meminta kepada Gubenur Sulsel, Nurdin Abdullah turun tangan untuk memerintahkan OPD mereka hadir untuk dalam pembahasan

“Kami mengingatkan Gubernur untuk menertibkan OPD nya yang masih acuh tak acuh atas pembahasan APBD di tingkat komisi,” tutup Rajab (*)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah07 Juli 2026 21:32
Diskominfo Bulukumba Monev Website Desa, Dorong Transparansi dan Transformasi Digital
BULUKUMBA, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Melalui Dinas Pembe...
Daerah07 Juli 2026 21:30
Porsenijar PGRI 2026 Ledakkan Ekonomi Sidrap: Rp4,26 Miliar Berputar, Jalanan Lumpuh Diserbu 75 Ribu Pengunjung
SIDRAP, Trotoar.id — Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) PGRI 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tak sekadar sukses sebagai ajang kompe...
Metro07 Juli 2026 16:20
Seleksi Transparan, Pimpinan BAZNAS Makassar 2026–2031 Fokus Digitalisasi dan Penguatan Data
Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar periode 2026–2...
Daerah07 Juli 2026 16:16
Bupati Barru Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Raih WTP ke-11 Berturut-turut
Barru, Trotoar.id — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menghadiri Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dalam rangka penyampaian Rancanga...