10 Kepala Daerah Pendukung Jokowi Dijatuhkan sanksi

TROTOAR.ID, MAKASSAR —  10 kepala daerah di Kepulauan Riau akhirnya dinyatakan bersalah atas deklarasi dukungan yang di berikan kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Mereka dianggap melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan teguran tersebut disampaikan oleh Kemendagri Berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tertanggal 12 desember

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau Rusidi Rusdan seertindilansir Jawa pos, menyebutkan jika pihak Bawaslu telah menerima tembusan surat dari Kemendagri perihal teguran yang diberikan. Kepada 10 kepala daerah di Riau.

“Suratnya kami sudah terima dan Itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau dan sudah ditanggapi kemendagri,” kata Rusidi, Jumat (28/12) pagi dikutip pada Jawa pos.

Ke10 kepala daerah yang mendapat teguran dari Kemendagri adalah Bupati Siak H Syamsuar sekaligus Gubernur Riau terpilih, Bupati Pelalawan M Harris, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Bupati Bengkalis Amril Mukimin, dan Bupati Indragiri Hilir HM Wardan. Kemudian Bupati Kuantan Singingi Mursini, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Bupati Rokan Hilir Suyatno, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, dan Wali Kota Dumai Zulkifli As.

Surat tembusan Kemendagri juga katanya di teruskan kepada gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, dimana dalam surat tersebut Mendagri menypulkan ke 10 kepala daerah melanggar perundang-undangan

Dalam surat yang yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr.Sumarsono, menjelaskan jika ke 10 kepala daerah dinyatakan bersalah lantaran ke 10 menggunakan jabatan Bupati dan Wali Kota dalam melakukan penandatanganan pernyataan dukungan terhadap salah satu capres di sebuah hotel di Pekanbaru pada 10 Oktober 2018.

Sanksi yang dijatuhkan kepada 10 kepalandaerah tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu Riau kepada Menteri Dalam Negeri pada 6 November 2018.

Dengan terbuktinya kesalahan 10 kepala daerah, maka Bawaslu Riau mengimbau para aparat negara untuk tetap netral pada saat Pemilu 2019. “Khusus kepala daerah diingatkan kembali agar cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, dan juga tidak menggunakan embel-embel jabatan dalam penlmberian dukungan,” tegasnya.(***)