TROTOAR.ID, — Tiga ibu rmah tangga harus menjadi korban “kekejaman ” politik dalam proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang menyisahkan waktu sekitar 50 hari lagi.
Ketiganya kini harus meninggalkan sanak keluarga anak dan suami untuk sementara waktu, lantaran pihak kepolisian menahan dan menetapkan tiga ibu rumah tangga tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan kampanye hitan yang dilakukan ketiga ibu rumah tangga tersebut.
Ketiga ibu rumah tangga tersebut adalah, ES, IP, dan CW, ketiganya di jerat pelanggaran UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU N0.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Penetapan ketiganya jadi tersangka dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat yang disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, Selasa (26/2).
Penetapan ketiga ibu rumah tangga tersebut sebagai tersangka, setelah polisi menemukan bukti yang cukup untuk menjerat ketiganya dalam pelanggara UU dan menyandang status tersangka.
“Kita sudah ada device masing-masing pihak. Perannya ada dua orang memberikan suatu kata-kata dalam video tersebut dan ada mengupload melalui medsos. Kemudian itu nanti akan ditranskrip,” ujar Trunoyudo dikutip kumparan.com
Polisi saat ini juga akan memeriksa beberapa saksi dan ahli terkait kasus yang megakibatkan ibu Rumah Tangga Tersebut sebagai korban dalam momentum politik, bahkan polisi juga kini masih terus mengumpulkan barang bukti.
“Kita sudah lihat video tersebut, kami juga akan minta keterangan dan pendapat ahli hukum pidana juga dengan ahli ITE. serta ahli bahasa yang dimaksud termasuk perkembangan pendapat ahli,” urainya.
“Kemudian nanti bagaimana ke depannya terhadap kasus ini apakah ada saksi lain, apakah ada nanti keterkaitan dengan kelompok lain itu nanti kita akan lihat menurut keterangan dan alat bukti lainnya,” sambung dia.
Video ketiga ibu yang jadi tersangka itu viral saat melalukan kampanye door to door yang dilakukannya, dimana ungkapan kampanye hitam disampaikannya dihadapan warga.
Komentar