TROTOAR.ID, MAKASSAR – Kasus dugaan Korupsi Proyek pengadaan jaringan pipa senilai 4,6 Miliar di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo kini masih menjadi misteri hingga saat ini.
Sejak kasus yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Sulsel ini bergulir ditahun 2017 lalu, diketahui, Proyek pengadaan jaringan pipa yang dikerjakan melalui Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Pemerintah Kota Palopo di anggarkan melalui APBN tahun 2016.
Kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan pipa di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo diduga telah merugikan negara sebesar Rp1,5 miliar, dan sejak ditangani Polda Sulsel dari setahun 2017 kasus tersebut belum membuahkan hasil.
Apalagi sejumlah pejabat pemerintah kota Palopo dan pihak PDAM telah menjalani pemeriksaan oleh Dit ResKrimsus Polda Sulsel, dan dalam kasus tersebut, juga menyeret nama Putra angkat Walikota Palopo, Farid Judas yang diduga memiliki peran dalam kasus tersebut.
Selama penyelidikan kasus ini sejak 2017 lalu berjalan hingga dinaikkan ke tahap penyidikan tak satupun orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sampai saat ini.
Melihat hal tersebut, Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (Pukat Sulsel) kini angkat bicara, dimana ia mengkritik kinerja Polda Sulsel dalam penanganan kasus yang tak kunjung selesai.
Padahal, kasus dugaan korupsi di daerah Palopo dianggapnya sangat berpotensi merugikan negara, pasalnya menggunakan dana dari APBD sendiri.
“Kami menilai saat ini polda Sulsel kurang agresif dalam menangani sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani selama ini,”ujar Farid Mamma, SH. MH, Rabu, 27/3/2019.
Disamping itu, dia juga menduga adanya “permainan” dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pipa PDAM di kota palopo tersebut, hal itu disinyalir karena adanya campur tangan kekuasaan, hingga kasus tersebut jalan di tempat
“ya kemungkinan kuat dugaan ada “permainan” harusnya kapolda memerintahkan anggotanya untuk menyelesaikan kasus yang mandek, jangan tebang pilih karena kaluarganya yang berpengaruh lantas tidak periksa,”paparnya.
Dirinya berharap, penyelidikan yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Sulsel bisa terbuka, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan kasus tersebut, bukannya tidur.
“saya harap kedepannya tindak lanjuti perkara yang mandek bukannya tidur, kan sudah ada tupoksinya masing masing,”cetusnya.
Lanjut, Farid mengatakan, Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih dalam penanganan Kasus dugaan Korupsi di wilayah Palopo, dinilai Farid hanya isapan jempol belaka.
“Dimana juga dia mengatakan kasus ini bakal diambil alih KPK, nah sekarang bukti pengalihan kasus ke KPK mestinya terang benderang, pastinya kan ada surat dari KPK nah sekarang perlihatkan itu, biar jelas adanya, “tandas Farid.
Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Yudhiawan Wibisono menyampaikan bahwa kasus itu segera dicek pihak KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena perkara ini juga mendapat perhatian dari lembaga anti rasuah itu. (Rn)
Komentar