TROTOAR. ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah angkat bicara terkait polemik dua Surat Keputusan (SK) yang dipersoalkan sejumlah pihak. Menurut Nurdin, hal ini murni merupakan kesalahan proses bukan kesalahan oknum.
“Kejadian kemarin tidak ada yang salah, tapi itu kesalahan proses. Karena kita paham mengangkat orang harus sesuai dengan kinerja, dan dinilai oleh tim penilai kinerja,” ungkap Prof. Nurdin Abdullah kepada seluruh awak media, di Ruang Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5).
Menurut mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu, menjadi penting untuk meluruskan hal ini. Selama 10 tahun menjadi Bupati di Bantaeng, tentunya Nurdin sudah memahami bagaimana prosedur pengangkatan dan mutasi pejabat.
Olehnya itu alumni Unhas Makassar itu, mencontohkan bagaimana wakil bupati di Kabupaten Bantaeng yang berlatar belakang pengusaha, dan selalu keputusan yang diambil sesuai kesepakatan.
“Jadi saya paham pak Wabub berlatar belakang pengusaha masuk birokrasi dan didukung oleh orang-orang profesional,” ungkapnya.
Namun Nurdin menegaskan dari awal dirinya sudah memiliki visi dan misi untuk mendorong pemerintahan yang melayani.
“Saya sama pak Wagub sudah sepakat untuk membangun birokrasi yang kuat, itu sudah menjadi visi dan misi,” pungkasnya.
Selain itu lanjut Prof. Nurdin Abdullah selama 5 tahun ke depan sudah menyepakati untuk kompak memutuskan bersama apapun itu.
“Ini kita akan melakukan koreksi dan lima tahun kita kompak bersama selama 5 tahun kedepan,” tutupnya. (*)
Komentar