Melalui Video Conference, Wagub dan Kepala Daerah se Sulsel Bahas Dampak Sosial Ekonomi Akibat Covid-19

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, kembali melakukan video conference bersama kepala daerah se Sulsel, Jumat, 3 April 2020. Kali ini, membahas tentang dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Dalam rapat tersebut, Wagub meminta laporan Kabupaten/Kota terkait penanganan Virus Corona (Covid-19) sepekan terakhir.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang harus kita amati bersama adalah evaluasi, pencegahan, dan persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi isu isu kedepan mengenai dampak sosial ekonomi masyarakat,” kata Andi Sudirman.

Salah satu yang utama dalam pembahasan rapat tersebut, mengenai masyarakat yang terdampak kebijakan slowdown aktivitas ekonomi.Wagub juga menyampaikan perlunya sistematis data satu pintu dan terpusat, sehingga informasi data dampak Virus Corona (Covid-19) bisa terupdate dengan baik di website melalui satu jalur.

Tidak lupa ia mengingatkan kembali pentingnya self quarantine, seperti adanya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang pulang dan diperkirakan akan masuk melalui Parepare. Serta pentingnya melaporkan perkembangan pasien yang sembuh dalam bentuk pemberitaan positif yang dapat menjadi semangat kepada masyarakat untuk bersama-sama melewati dampak wabah ini.

“Terkait TKI yang akan datang melalui pelabuhan dan bandara diperlukan pendataan dan diberikan edukasi agar menerapkan self quarantine (karantina diri), sehingga mereka tidak berkumpul bersama keluarga sebelum karantina mandiri,” lanjutnya.

Ia menekankan pula mengenai penanganan jaring pengaman sosial yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota bekerja sama dengan melibatkan pihak rekanan, CSR, dan donatur, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kebijakan slow down aktivitas ekonomi.

Terakhir, Wagub menjelaskan bahwa pemerintah harus memiliki data base dan standar baku untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, dalam hal kebutuhan sehari-hari.

“Perlu Kabupaten/Kota mendata dengan baik kepada masyarakat terdampak, untuk kemudian diberikan bantuan,” tegasnya. (*)