TROTOAR.ID, MAKASSAR — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daeraj (DPRD) Kota Makassar yang di gelar secara virual tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Makassar 2019-2020 melalui video zoom, dilakukan di ruang paripurna DPRD, Senin (20/4).
Rapat Paripurna yang di ikuti sejumlah Anggota DPRD Makassar, berbeda dengan rapat Pripurna sebelumnya dimana seluruh anggota dewan wajib menggunakan masker dan handsanitazer.
Dalam pemaparannya melalui vide zoom Pj Walikota Makassa, Iqbal Samad Suhaeb menjelaskan bahwa berdasarkan data resmi Badan statistik kota Makassar tingkat ketimpangan penduduk kota Makassar yang diukur melalui gini rasio pada tahun 2019 sebesar 0,396 terjadi kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 0,383.
Dirinya menambahkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah kota Makassar tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Proyeksi pendapatan sebesar Rp. 4.055 trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 3,664 trilyun lebih. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp. 1,624 trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 1, 302 trilyun lebih.
Menutup dari laporan tersebut, Pj Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb berharap partisipasi Anggota DPRD Makassar untuk terus mensosialisasikan mengenai penerapan PSBB kepada konstituen sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19.
“ kami himbau kepada masyarakat untuk terus menjaga diri dari ancaman virus covid 19 dengan menjaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker saat keluar dari rumah, mengurangi penggunaan transportasi publik, hindari keramaian, dan jalani isolasi mandiri dirumah,” pungkasnya.
Sesaat setelah membacakan laporan, Pj. Walikota Makassar dihujani beberapa interupsi dari Anggota DPRD Makassar yang hadir diantaranta Al- Hidayat Samsu (F-PDI Perjuangan), Ray Suryadi Arsyad (F-Demokrat), dan Anton Paul Goni (F-PDI Perjuangan).
Dalam interupsinya Anggota Komisi A DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad meminta kepada Pj. Walikota Makassar untuk memperhatikan pasukan air di wilayah yang kurang asupan air. Sedangkan Anggota Komisi A DPRD Makassar, Anto Paul Goni meminta kepada pemerintah kota Makassar pada saat penerapan PSBB disetiap pos pengawasan selalu sedia menyediakan Masker untuk masyarakat yang masih belum memilik APD tersebut.
Sebelum menutup rapat Paripurna LKPJ, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengajak masyarakat Makassar mendukung penerapan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah kota Makassar untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 dan turut mengawasi penyaluran sembako buat masyarakat terkena dampak covid 19 yang nilainya Rp. 450 miliar. (*)
Komentar