TROTOAR.ID, MAKASSAR — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari merespon sejumlah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diserahkan siang tadi.
Menurutnya permasalahan yang disampaikan Kepala perwakilan BPK terhadap pemerintah Provinsi Sulsel akan menjadi fokus DPRD dalam melakukan pengawasan
“Kita akan serahkan ke komisi untuk menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK, sesuai dengan regulasi yang ada, ” Kata Andi Ina Kartika Sari di ruang kerjanya
Politisi Golkar tersebut juga mengaku, akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan mengundang pemerintah dalam melakukan pe. belahan.
Bahkan dalam rekomendasi BPK, ada beberapa hal yang menjadi persoalan dalam sistem pemerintahan di Sulsel yang harus segera diselesaikan berupa sistem Pengendalian Internal yang belum terlalu memadai, pengelolaan keuangan kas daerah, penggunaan blud dan aset daerah yang belum optimal
Serta realisasi belanja barang dan jasa belum sesuai ketentuan terjadi kelebihan pembayaran atas infrastruktur dan juga pembayaran insentif tidak sesuai ketentuan.
“Semua itu akan ditindak lanjuti sebelum batas waktu 60 hari yang direkomendasikan BPK, di komisi yang terkait dengan hal-hal yang temuan BPK, ” Pungkas Ina Kartika Sari
Diketahui WTP dengan Syarat yang diraih Sulsel. Merupakan yang pertama kalinya sejak kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel. (***)
Komentar