Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap film lokal bertema cyberbullying yang diproduksi oleh tim DL Entertainment.
Film ini tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengusung misi edukasi tentang bahaya perundungan digital, terutama bagi anak-anak dan remaja.
Dalam pertemuan bersama tim produksi, Munafri menekankan pentingnya edukasi digital sebagai bagian dari perlindungan anak di era serba digital saat ini.
“Kami siap mendukung karya-karya lokal seperti ini. Bukan hanya menghibur, tapi juga menyadarkan masyarakat akan bahaya cyberbullying. Ini bentuk nyata literasi digital yang dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang belum banyak terjangkau edukasi digital,” ujar Munafri, Senin (17/6/2025).
Film edukatif ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan anak-anak Makassar, psikolog, serta aktivis perlindungan anak.
Proyek ini bertujuan untuk mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi generasi muda.
Munafri menambahkan, Pemerintah Kota Makassar siap memfasilitasi ruang kreatif dan apresiatif bagi sineas lokal yang mengangkat isu sosial penting seperti perlindungan anak dan literasi digital.
“Kita ingin anak-anak Makassar tumbuh sebagai generasi digital yang sadar, kuat, dan terlindungi. Film ini adalah langkah awal yang sangat baik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kota digital yang inklusif, Pemkot Makassar akan menjajaki sinergi program bersama pihak swasta, komunitas, dan pelaku industri kreatif seperti DL Entertainment.
Tujuannya untuk memperluas cakupan literasi digital ke seluruh lapisan masyarakat.
Munafri menegaskan bahwa ruang seni dan kreatif harus menjadi medium edukasi yang berdampak, terutama dalam menghadapi tantangan dunia maya yang semakin kompleks.
“Kita tidak bisa menunggu korban baru muncul. Edukasi harus berjalan seiring dengan perkembangan digital,” pungkasnya.
Film bertema cyberbullying ini dijadwalkan akan diputar di sejumlah sekolah dan ruang publik di Kota Makassar sebagai bagian dari kampanye anti perundungan digital. (*)
Komentar