Aksi Solidaritas di Makassar: Menyoal Kebobrokan Kampus UNKHAIR Ternate

Makassar, Trotoar.id – Puluhan Mahasiswa dari tiga organisasi yakni Pembebasan Kolektif Kota Makassar, Komunal Makassar, dan PMIII Rayon FAI UMI menggelar aksi solidariras dalam bentuk bagi-bagi selebaran di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

“Rektor UNKHAIR harus segera mencabut Surat Keputusan drop out Nomor 1860/UN44/KP/2019, dan mengembalikan fungsi kampus sebagai ruang untuk kebebasan berpendapat dan berpikir,” kata Athul, Kodinator Aksi.

Diketahui, mahasiswa tersebut adalah Arbi M. Nur, Fahyudi Marsaoly, Ikra Alaktiri, dan Fahrul Abdul.

Pemecatan keempat mahasiswa tersebut tertanggal 12 Desember 2019 dengan menimbang Surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/Res Ternate tanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Pemberitahuan.

“Tanpa alasan yang jelas, Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate memberhentikan 4 mahasiswanya dengan tuduhan melakukan perbuatan ketidakpatutan yang mengarah tindakan makar dan mengganggu ketertiban umum,” ujar Athul.

Dalam SK Nomor 1860/UN44/KP/2019 tertera bahwa yang menjadi dasar pemberhentian keempat mahasiswa tersebut adalah aksi unjuk rasa damai “Memperingati 58 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Rakyat West Papua” yang dilakukan pada 2 Desember 2019 di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate.

“Tidak ada hubungan hukum yang jelas terkait Surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/ dengan pemberhentian ke-4 mahasiswa tersebut karena dalam isi surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/ bukan surat mentersangkakan atau surat perintah penangkapan tindak makar atau mengganggu ketertiban umum,” tuturnya.

Apalagi, kata Athul, apa yang dilakukan ke-4 mahasiswa tersebut pada 2 Desember 2019 bukan merupakan tindak pidana melainkan dalam rangka mengekspresikan hak konstitusionalnya yang dijamin negara dalam bentuk unjuk rasa damai/demonstrasi damai memprotes kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat Papua.

Rektor UNKHAIR Melampaui Prosedur

Berkaitan dengan diterimanya surat kepolisian Rektor tanpa mendengarkan keterangan dari pihak mahasiswa menerbitkan SK DO pada tanggal yang sama dengan masuknya surat dari kepolisian.

“Kalau dilihat dari rentan waktu masuknya surat kepolisian dan terbitan SK DO adalah terkesan terburu-buru tanpa pertimbangan Rektor mengeluarkan SK DO,” tambahnya.

Padahal jelas dan terang disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Rektor No. 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik bahwa tahapan sanksi dimulai dari: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis.

Pada ayat (2) disebutkan sanksi akademik berupa: (a) tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain, (b) tidak boleh mengikuti ujian semester, (c) pembatalan mata kuliah tertentu, (d) pembatalan skripsi/tugas akhir dan karya ilmiah lain, (e) diberhentikan sebagai mahasiswa yang menjadi salah satu alasan pelanggaran yang dilakukan ke-4 mahasiswa tersebut.

Selain itu, menurut kepatutan rektor sebelum mengeluarkan SK DO terlebih dahulu memanggil ke-4 mahasiswa tersebut untuk mendengarkan keterangan mereka sehingga keterangan kedua belah pihak dapat menjadi pertimbangan yang objektif bagi rektor untuk mengeluarkan SK DO ke-4 mahasiswa tersebut bahkan belum pernah dipanggil sama sekali untuk didengarkan keterangannya.

Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Intelektual

Sulitnya mendapatkan hak akan kebebasan untuk berekspresi dalam bentuk protes terhadap negara tidak terlepas dari represifitas negara yang tidak hanya datang dari aparatus kekerasan negara (sekalipun pelanggaran terbanyak dari aparat negara) tetapi sudah menyasar secara luas sampai pada dunia akademik.

Dikatakan Atul, padahal dunia akademik sudah seharusnya memberi kebebasan pada setiap individu untuk mengekspresikan minat bakat dan semua hal tentang kemampuan dirinya untuk berbuat bagi kehidupan yang lebih baik.

Dunia akademik melekat padanya kebebasan intelektual yang harus dibuat tumbuh subur pada setiap periodesasi bahkan setiap saat.

Tapi represi akademik telah mengubah wajah kampus yang seharusnya ramah pada kritik dan pengungkapan kebenaran ilmiah menjadi otoriter dan sewenang-wenang.

“Dalam kasus ini, kampus UNKHAIR tidak amanah dalam mewujudkan Tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian terhadap masyarakat,” kuncinya. (Alam)