Makassar, Trotoar.id – Sekitar 20 orang dari Aliansi Pro Demokrasi (APD) Makassar akan menggelar aksi kamisan, namun belum sempat sudah ricuh duluan. Pasalnya, Organisasi Masyarakat (Ormas) Brigade Muslim Indonesia (BMI) membubarkan paksa peserta aksi di Halte depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jl Urip Sumoharjo Kota Makassar pada Kamis, (15/10/2020) sore.

Berikut kronologi singkat yang diterima Trotoar dari Aliansi Pro Demokrasi

Pada pukul, 15:10 Wita, beberapa massa aksi sudah berada di titik kumpul sembari menunggu massa aksi yang lain.

Pada pukul 15:40 Wita, massa aksi dihampiri oleh ormas dan langsung menanyakan kepada massa aksi “Mau aksi apa ini? Mau ko aksi omnibus kau atau Papua merdeka?”.

Salah satu massa aksi Farhan Ahmad Nazer atau Atu, menjawab, “Ini hanya isu HAM dan demokrasi serta Omnibus Law. Kau juga terlibat di aksi tanggal 8 Oktober yang pembakaran di depan Gubernur”.

Pada pukul 16:12 salah seorang Ormas datang dan hendak memukul Atu, dan juga sempat dihadang oleh Ormas yang lain dan beberapa massa aksi lainnya.

Pada Pukul 16:14 Wita, Atu dipegang oleh Ormas lalu mencoba melepaskan genggaman dan lari tapi dihadang oleh beberapa Orang Tak Dikenal, lalu Atu dijatuhkan ke tanah yang mengakibatkan luka pada bagian kaki sebelah kirinya.

Salah satu massa aksi, Muhammad Azrian Islan Heha Nusa atau Iyan, yang juga mencoba menarik dan membebaskan Atu dari kelompok Ormas. Sehingga Iyan juga ikut dibawa.

Pada pukul 18:32 Wita, Atu dan Iyan telah dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil Jatanras.

Tanggapan Sejumlah Pihak.

Salah satu peserta dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Makassar, Aplahesa Kaningga mengatakan, aksi kamisan tersebut adalah menolak Undang-Undang Omnibus Law.

Menurutnya, Omnibus Law ini paling besar dampaknya di Papua sehingga AMP ikut bersolidaritas.

“Ini bukan aksi Papua, kalau aksi Papua itu punya momennya sendiri. Tapi tiba-tiba ada Ormas yang menendang dan memukul kawan kami, kita dikeroyok,” kata mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar ini kepada Trotoar, Kamis, (15/10).

Dia merasa, kebebasan warga Papua yang merantau dan menempuh pendidikan ke Sulawesi tidak mendapat kebebasan sipil dan politik.

“Kita itu orang Papua tidak punya kebebasan di Sulawesi. Mungkin menurut Ormas, karena kita orang Papua yang demo sehingga kita dituduh bawa isu Papua merdeka, padahal kita mau tolak UU buatan Indonesia,” ujarnya.

Sementara, kata Aplahesa Kaningga, Farhan Ahmad Nazer (Atu) dan Muhammad Azrian Islan Heha Nusa (Iyan) dibawa oleh orang yang dicurigai sebagai intel lalu membawa dua peserta aksi ke Polsek Panakkukang kemudian diteruskan ke Polrestabes Makassar.

Selain itu, salah satu saksi mata, Soul Pahabol dari AMP Makassar juga menyebutkan bahwa di lokasi kejadian massa aksi digeledah.

“Atu, digeledah, diintimdasi dan direpresi. Identitasnya dibongkar,” ujarnya.

Ketua Ormas BMI, Zulkifli mengatakan bahwa Atu ini dicurigai sering pimpin aksi Papua Merdeka.

“Dicurigai sering pimpin aksi Papua merdeka,” kata Ketua BMI, Zulkifli yang direkam oleh Awak Media di depan Kampus UMI Makassar.

Humas Aliansi Pro Demokrasi, Arul menanggapi tuduhan pengrusakan Videotron di depan Gubernur Sulsel.

“Aliansi membubarkan diri sebelum terjadi chaos, saat itu pada tanggal 8 Oktober 2020, lagipula tidak ada bukti lantas menuduh orang,” tulis Arul melalui Pesan WhatApps-nya.

Ditanggapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Andi Haerul Karim, SH menyebut tindakan Ormas ini terlalu berlebihan.

“Tindakan seperti itu harusnya bukan dilakukan oleh kelompok masyarakat, tapi Polisi kalau memang situasinya sedang genting sesuai Protap. Dari fakta yang ada, demonstrasi itu dijamin dalam konsitusi. Selain itu, Polisi harus mempertimbangkan ini dari segi represifitasnya dan diintimidasinya yang dilakukan oleh Ormas,” tuturnya kepada Trotoar.

Haerul menambahkan, korban direpresi sebelum aksi kamisannya dimulai. Menurutnya, ini pelanggaran serius terhadap hukum dan hak konsitusional seseorang.

“Semoga pihak kepolisian dapat membebaskan dua orang yang ditahan itu karena mereka tidak bersalah secara hukum,” kuncinya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian Polrestabes Makassar belum dapat dimintai keterangannya. (Al/hms).