Dua Tahun Menjabat, Utang Pemprov Sulsel Capai Rp4,5 T di dua BUMN, Pelunasan Hingga 25 Tahun lamanya

Bukan cuma Gerindra, Fraksi Partai Nasdem juga menyebutkan jika saat ini pemerintah Provinsi belum mampu memberikan supporting anggaran untuk para pelaku UMKM melalui alokasi anggaran APBD tahun 2020. 

Bahkan Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti kinerja Gubernur Sulsel yang saat ini kurang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar Sulsel yang ada di Kabupaten Pangkep, selayar, Sinjai, Takalar dan Makassar 

“Saat ini pemerintah belum mampu memberikan perhatian khusus untuk Pelaku UMKM, dan masyarakat yang bermukim di pulau terluar di Kabupaten Selayar, Pangkep, Sinjai, Takalar dan Makassar yang masih membutuhkan perhatian khusus,” Yang dibacakan Desi susanti Sutomo anggota Fraksi Partai Nasdem.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Gubernur Sulsel untuk menjelaskan status hukum kepemilikan gedung dan metode pembiayaan pelunasan dana pinjaman pembangunan Gedung Twin Tower yang nilainya mencapai Rp1.9 triliun. 

“Kami meminta gubernur memberikan penjelasan terkait status hukum kepemilikan lahan dan metode pembayaran utang pemerintah,” Baca Andi Izman Maulana Padjalangi 

Hingga partai pengusung pasangan Nurdin abdullah-Sudirman Sulaiman PAN  juga meminta kepada pemerintah Provinsi khususnya Gubernur Sulsel untuk lebih memberi perhatian khusus pada aktivitas ekonomi yang padat karya serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta meminta fokus pemerintah untuk mengoptimalkan program padat karya di sektor ketahanan pangan . 

Sama halnya dengan fraksi lainnya, Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan sosial ditengah-tengah masyarakat masyarakat saat pandemi virus corona. serta juga meminta penjelasan yang konkrit terhadap kebijakan melakukan pinjaman untuk pembangunan gedung twin tower. 

Sementara Itu Fraksi PKS juga menyebutkan jika saat ini masih banyak daerah yang terisolasi, dan membutuhkan perhatian pemerintah terhadap daerah terisolasi untuk menghindari terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. (***)