Dua Tahun Menjabat, Utang Pemprov Sulsel Capai Rp4,5 T di dua BUMN, Pelunasan Hingga 25 Tahun lamanya

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Genap sudah dua tahun masa kepemimpinan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel yang dipilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada september 2018 yang lalu 

Di dua tahun masa kepemimpinan mereka, Sulawesi Selatan hingga saat ini belum mampu menjadi provinsi yang memiliki prestasi dan kebanggan bagi masyarakat Sulawesi Selatan , kecuali prestasi meraih pinjaman yang nilainya hingga Rp 4,5 Triliun 

Hal tersebut kini menjadi sejarah dalam kepemimpinan di Sulsel, sebab nilai pinjaman yang didapatkan pemerintah Sulawesi selatan sebanding dengan 40 persen dari nilai APBD Provinsi Sulsel sebesar Rp 10 triliun lebih 

Dana pinjaman yang berasal dari dua lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yakni PT  Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang nilai pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2, 5 triliun, dan dana pinjaman pembangunan gedung Twin Tower dari PT Waskita Karya Sebesar Rp1.9 Triliun 

Dari dua sumber pinjaman tersebut, pemerintah Provinsi Harus membayar utang tersebut selama 8 Tahun untuk dana pinjaman Melalui PT SMI dan 25 Tahun pelunasan pinjaman yang diperoleh dari PT Waskita Karya

Besarnya nilai pinjaman tersebut sejumlah kalangan mempertanyakan kinerja Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang lebih memilih melakukan pinjaman untuk pembangunan Infrastruktur yang akan lebih dirasakan kalangan elit ketimbang masyarakat Sulawesi Selatan 

Hingga sejumlah Fraksi di DPRD Sulsel, melalui pandangan umumnya dalam sidang paripurna DPRD Sulsel yang digelar jumat 13 November 2020, menilai jika saat ini pemerintah saat ini belum fokus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tengah pandemi virus corona 

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menilai Pemprov Sulsel belum maksimal memberikan perhatian khusus di sektor Pertanian, Perkebunan Perikanan, serta tidak mampunya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi di tengah penademi virus corona, dan pembebanan APBD untuk membiayai honor dari tim Gubernur untuk Percepatan pembangunan yang dianggap tidak memiliki kontribusi yang besar. 

“Saat ini pemerintah provinsi lebih mengesampingkan urusan rakyat, khususnya di sektor Pertanian, perikanan dan perkebunan serta belum mampu mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus corona,” Kata Fermina Tallu Lembang saat membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra.