Penulis: Marcho Pahabol (Ketua AMP Makassar)
Dalam buku “Papua Road Map” yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan ada 4 persoalan yang kerap memicu semangat kemerdekaan orang Papua untuk memisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertama, masih adanya perbedaan pandangan tentang sejarah politik rakyat Papua; Kedua, masih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan yang tidak pernah terselesaikan di Papua, malah justru semakin banyak; Ketiga, kegagalan dalam membangun Papua; keempat masyarakat papua yang termarjinalisasi dan mengalami diskriminasi rasial.
Apa alasan mengapa orang papua ingin merdeka?
Baca Juga :
Keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI menurut orang Papua justru terbalik dengan pendapat LIPI. Menurut rakyat Papua, bukan Papua yang ingin minta memisahkan diri dari Indonesia tetapi justru Pemerintah Indonesia yang harus sadar, menyesal dan meminta maaf kepada rakyat Papua atas perbuatannya sejak tahun 1961 hingga 2020 ini. Dan, jika Indonesia sadar maka sangat pantas baginya untuk angkat kaki keluar dari West Papua.
Karena ketika kita mendengar pertanyaan bahwa mengapa orang Papua ingin merdeka, banyak pertanyaan subjektif yang timbul dalam pikiran kita. Papua ingin kemerdekaan emang sudah siap? Bagaimana mungkin orang Papua bisa merdeka sedangkan orang-orangnya masih terbelakang (primitif), sumber daya manusianya bagaimana? dll.
Pertanyaan demikian sudah terbangun sejak lama di Masyarakat awam Indonesia karena kurangnya keterbukaan informasi publik serta transparansi kinerja Pemerintah Indonesia, seolah Jakarta mendikte Papua.
Jika kita melihat sejarah peradaban dunia, hampir seluruh manusia mengalami dialektika zaman, dari zaman primitif hingga berjuang mengalahkan penindasan atas manusia yang satu dengan yang lainnya, hingga hidup sejahtera dari keterbelakangan menjadi berkembang hingga maju. Misal yang dirasakan oleh masyarakat Papua yang telah berlangsung puluhan tahun oleh kolonialisme Indonesia itu sendiri yang sedang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi demokratik.
Selain itu, misalnya, jika kita melihat perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda selama ratusan tahun mencengkram Nusantara, bahkan ketika Jepang menduduki Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang bisa baca tulis kurang dari 7%.
Kemudian pada 1945, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, setidaknya ada sebanyak 90% rakyat Indonesia masuk kategori buta huruf saat itu. Tetapi sekarang sudah cukup maju dan berkembang jika ditarik perbandingan dengan fase sebelum kemerdekaan.
Semua hal tersebut berkaitan dengan suatu kebijakan politik kolonial Indonesia yang disebut Otonomi khusus (Otsus) yang diterapkan secara paksa dan belum seutuhnya dirasakan oleh rakyat Papua. Kebijakan ini justru menguntungkan pihak lain yaitu imigran.
Perjuangan 1 Desember 1961 bagi rakyat Papua
Tanggal 1 Desember adalah kalender paling bersejarah bagi rakyat Papua. Ketika 1 Desember tiba.
Biasanya orang Papua memperingatinya dengan pengibaran Bendera yang tentunya bukan Merah Putih, tapi Bintang Fajar (Kejora).
Pengibaran bendera ini dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) di Hutan Papua.
Selain itu, ada ritual Ibadah Syukuran (bakar batu) oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta aksi massa dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), dll.
Menurut orang Papua, 1 Desember 1961 adalah detik-detik di mana rakyat membentuk syarat-syarat atau kerangka untuk mendirikan sebuah negara seperti: Bendera Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan berjudul “Hai Tanahku”, Semboyang Negara “one people one soul” yang dimaknai oleh orang Papua sebagai momen proklamasi kemerdekaan Papua yang sebelumnya dikuasai oleh kolonial Belanda.
Tetapi saat itu, Papua belum memiliki perangkat negara, kemudian kemerdekaan tersebut dibubarkan oleh kolonial Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 yang hanya berumur 19 hari setelah proklamasi di Holandia semasa penjajahan Belanda yang sekarang ada Port Numbay, Papua.
(***)
Komentar