TROTOAR.ID, Makassar- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif mengaku usulan pemerintah provinsi untuk anggaran sewa Helikopter pada APBD tahun 2021 merupakan hal yang wajar.
Mengingat saat ini wilayah Sulsel dengan geografis di Sulsel membutuhkan alat transportasi yang mampu menjangkau suatu daerah dengan cepat jika terjadi bencana, namun dikatakan usulan tersebut juga harus rasional dan kemampuan keuangan daerah mencukupi untuk hal itu.
“Sulsel sekarang beda dengan Sulsel 10 tahun yang lalu, dan kebutuhan transportasi udara memang diperlukan, asalkan keuangan daerah mampu dan tidak tersandung dari regulasi yang ada,” jelasnya.
Namun, dia meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan penggunaan Helikopter tersebut, apakah memang untuk penanggulangan bencana atau untuk menjadi kendaraan transportasi udara Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dan dirinya juga berpesan jika nantinya usulan anggaran sewa Helikopter tersebut disepakati, kegunaan dari transportasi udara tidak dapat digunakan untuk kegiatan kepentingan politik kedepannya.
“Kita tidak mau Helikopter tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan politik, kami ingin benar-benar Helikopter tersebut untuk menjadi transportasi udara dalam mendukung pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Hingga beberapa Anggota komisi E mempertanyakan usulan anggaran sewa Helikopter tersebut, sebab usulan yang disampaikan BPBD tidak mencakupi usulan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan.
Sebab menurutnya, untuk operasional dan pemeliharaan membutuhkan dana yang cukup tinggi
“Kita mau, Pemprov menjelaskan lebih rinci soal anggaran operasional dan pemeliharaan, sebab kita tidak ingin membeli atau menyewa sesuatu menggunakan uang rakyat yang ujung-ujungnya dipakai untuk gaya-gayaan saja,” kata Irwan Anggota Fraksi Nasdem (***)
Komentar