TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat, membuka Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2020, di Lynt Hotel Makassar, Kamis, 26 November 2020.
Abdul Hayat dalam arahannya menyampaikan, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait standar pelayanan sebab masyarakat yang menjadi objek layanan bukan hal yang statis.
“Masyarakat terus bergerak dan berubah, untuk itu kita harus terus berkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi standar pelayanan yang kita jalankan,” jelas Abdul Hayat.
Ia menyebutan, pelayanan mengenai standar minimal diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara.
“Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perlindungan masyarakat, dan lain sebagainya,” jelas Hayat.
Untuk itu, ia melanjutkan, dalam rapat koordinasi ini, setiap sektor memberikan masukan, gambaran, mengajukan ide, dan memastikan data dan fakta sesuai dengan yang ada di lapangan.
“Karena kita ingin satu persepsi, satu pandangan, satu aksi yang akan kita laksanakan di lapangan,” tegasnya. (*)
Komentar