TROTOAR.ID, Makassar – Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman menyayangkan adanya kantor instansi pemerintah yang saat ini harus menyewa Ruko untuk menjalankan roda pemerintahan.
Sebab sebelumnya, gedung yang digunakan pemerintah menjadi aset Pemkot Makassar itu rupanya disengketakan oleh seseorang oknum.
Supratman meminta kepada pemerintah Kota Makassar untuk benar-benar melakukan pendataan dan pengesahan aset milik pemerintah kota agar tidak ada lagi gedung perkantoran yang diklaim oleh orang maupun kelompok.
“Jelas ini kami sesalkan. Kami juga meminta kepada pemerintah kota untuk segera legalisasi aset milik pemerintah daerah agar tidak ada lagi pihak, baik orang maupun kelompok yang mengklaim aset pemerintah,” kata Supra ketua Komisi A. Kamis, (3/12/2020).
Dia juga menyebut bahwa tidak ada alokasi atau pagu anggaran untuk menyewa gedung sebagai kantor pemerintahan, berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Makassar yang diajukan ke DPRD Makassar sebelum APBD tahun 2021 disahkan.
“Kalau berdasarkan usulan anggaran, tidak ada dalam APBD biaya sewa kantor lurah, sehingga dia berharap pemerintah bisa mencarikan solusi soal adanya kantor lurah yang harus menyewa ruko,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli menyebutkan jika menemukan salah satu kantor lurah yang harus menyewa gedung Ruko, lantaran kantor yang ditempati digugat oleh warga di pengadilan.
“Kantor Lurah maricaya yang berada di pulau lae-lae yang diklaim oleh oknum, dan kami juga meminta kepada pemkot menyiapkan dokumen untuk melawan gugatan oknum tersebut di pengadilan,” jelasnya.
(Al/Lt)
Komentar