Medan, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat posisi sebagai salah satu pelopor transformasi digital di Indonesia.
Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, saat menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Arya Duta, Medan, Kamis (2/7/2026).
Mengusung tema “Digital Insights, Better Governance”, forum tersebut menjadi panggung bagi Pemkot Makassar memperkenalkan ekosistem digital Lontara+ sebagai tulang punggung penguatan layanan publik, komunikasi pemerintahan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Di hadapan kepala dinas Kominfo se-Indonesia, Roem menegaskan perubahan paradigma pemerintah dalam memanfaatkan media sosial.
Menurutnya, media sosial tidak lagi sekadar kanal informasi satu arah, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam membaca dinamika publik secara real time.
“Di Makassar, media sosial kami tempatkan sebagai sensor sosial kota. Ia berfungsi sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, aspirasi, hingga potensi isu yang berkembang di masyarakat,” ujar Roem.
Pendekatan ini dinilai efektif dalam mendeteksi persoalan sejak dini, sehingga pemerintah dapat merespons lebih cepat sebelum isu berkembang menjadi krisis komunikasi yang lebih luas.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan akun-akun informasi lokal atau infocitizen yang memiliki pengaruh besar di ruang digital.
Roem menyebut, keberadaan mereka tidak lagi dipandang sebagai tantangan, melainkan mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah.
“Kami membangun kesamaan persepsi di internal pemerintah agar seluruh OPD memiliki pola respons yang seragam terhadap dinamika informasi digital, termasuk dalam berinteraksi dengan akun-akun lokal,” jelasnya.
Melalui strategi ini, komunikasi publik tidak hanya bersifat top-down, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang lebih partisipatif antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas digital.
Dalam kesempatan tersebut, Roem juga memaparkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang kini telah digunakan oleh sekitar 78 ribu pengguna aktif.
Angka ini menjadi pijakan menuju target ambisius 500 ribu pengguna hingga tahun 2029, sejalan dengan roadmap transformasi digital Pemkot Makassar.
Lebih dari sekadar aplikasi layanan, Lontara+ dirancang sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital.
“Kepercayaan adalah kunci. Ketika publik percaya pada sistem, maka dukungan terhadap kebijakan pemerintah akan terbentuk secara alami,” tegasnya.
Salah satu inovasi unggulan dalam Lontara+ adalah integrasi layanan SPMB yang kini telah berjalan penuh dalam aplikasi.
Program ini bahkan ditetapkan sebagai salah satu pilot project Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2026.
Seluruh integrasi data, baik dari layanan publik maupun dinamika media sosial, selanjutnya dikonsolidasikan dalam dashboard Wali Kota Makassar.
Dashboard ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurut Roem, kehadiran ekosistem digital tersebut juga mampu meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik.
Dengan komunikasi yang terbuka dan berbasis data, setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara lebih utuh.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik, pemerintah dapat bergerak lebih efektif dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.
Partisipasi Pemkot Makassar dalam Forum Komdigi APEKSI 2026 menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.
Forum ini sekaligus menjadi ruang berbagi praktik terbaik antar pemerintah kota di Indonesia dalam membangun ketahanan informasi dan mempercepat transformasi layanan publik di era digital.
Komentar