Kemacetan di Pettarani Disorot, Manager PT Wika: Buka Tutup U-Turn bukan Kewenangan Kontraktor

TROTOAR.ID, Makassar – Projects Manager PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk bantah anggapan bahwa pihaknya lah yang menutupan dan membuka putaran U-turn (kapsul) yang menyebabkan kemacetan di Jl AP Pettarani, Makassar.

“Kami tentu melalui prosedur yang sudah mendapatkan izin dari pihak terkait,” kata Didi Rustadi.

Ia menjelaskan, kalau yang punya kewenangan membuka tutup U-turn adalah Kepolisian, Balai Besar Jalan, dan Dinas Perhubungan.

“Buka tutup U-turn itu bukan kewenangan kontraktor. Jadi bukan Wika yang membuat putarannya itu,” bebernya. Kamis, (3/12/2020).

Didi juga mengklarifikasi terkait berita yang menyebutkan bahwa pihaknya diseret oleh kepolisian lantaran dinilai lalai sehingga sebabkan macet panjang.

“Berita itu tidak benar. Bahkan Kami undang kepolisian untuk arahan mengenai rekayasa lalu lintas,” jelasnya.

Didi juga mengaku akan lakukan penambahan U-turn.

“Kami akan menambah U-turn menjadi lima,” kata dia, dikutip di Tribun Timur.

Diberitakan sebelumnya di Trotoar.id: Pembangunan Jalan Tol layang Pettarani sebentar lagi akan rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun meski demikian ada beberapa persoalan yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol layang pettarani tersebut.

Salah satu persoalan yang ditimbulkan minimnya U Turn atau kapsul putaran yang dapat diakses pengguna jalan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar jalan Abdullah Daeng sirua, Sukaria dan Pettarani.

Mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh hingga di perempatan Boulevard untuk berputar arah menuju jalan urip Sumoharjo, belum lagi terjadinya penumpukan kendaraan yang dapat mengakibatkan kemacetan yang cukup parah.

Mengenai persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif berharap pengelola jalan tol dapat memahami kondisi sosial masyarakat, jangan sampai ada hal hal yang bersifat darurat, karena U turn tidak ada maka akan menimbulkan keresahan di Masyarakat.

“Jalan Tol sudah selesai, harusnya pengelola memahami kondisi sosial masyarakat, jangan nantinya akan menimbulkan keresahan baru,” kata Syaharuddin Alrif. (Al/Ltf)