TROTOAR.ID – Di masa pandemi covid-19 ini nyaris semua sektor dihantam, sehingga menyebabkan sejumlah kelemahan, diantaranya melemahkan ekonomi terutama di daerah.
Sekedar diketahui bahwa pada pertengahan tahun 2020 lalu pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak pandemi di Indonesia.
Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop).
Baca Juga :
BLT atau Banpres Produktif merupakan bantuan yang diberikan pada para pelaku usaha kecil menengah mikro (UMKM) di Indonesia.
Di Makassar sendiri, seperti yang disebutkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar bahwa sudah ada 60 ribu UMKM yang telah mendapat bantuan dana dari pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“60 UMKM sudah mendapat dana hibah yang bertahap sebanyak Rp2,4 juta [Per UMKM] yang cair sejak Oktober hingga Desember [2020],” ujar Legislator Komisi B, Nurul Hidayah, kepada trotoar.id, Rabu (3/2).
Meski begitu, ia juga mengakui bahwa ini tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan karena terhambat dalam masalah teknis di BRI dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
“Tapi ini pun tidak berjalan sebagaimana mestinya, terhambat di Dinas Koperasi dan BRI, sehingga tidak berjalan dengan lancar,” kata politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, kata dia, terhambatnya anggaran hibah tersebut bukan tanpa sebab tapi justru dililit banyak alasan disertai alasan yang bermacam-macam.
“Alasannya masalah alamat, penerima susah didapat [ditemui], dan macam-macam lah [alasannya],” tutupnya. (*)
Komentar