TROTOAR.ID – Pemerintah Kota Makassar kembali membuka lelang jabatan, kini di eselon II. Hal ini berdasarkan pengumuman Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar, ada delapan jabatan yang dilelang.
Jabatan diantaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Dan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.
Pendaftaran dan penerimaan berkas tersebut dibuka mulai 6 – 8 Februari 2021.
Kemudian peserta yang lulus seleksi selanjutnya akan mengikuti tes kompetensi manajerial, pembuatan makalah, tes kompetensi bidang, pada 9 Februari dan 10 Februari 2021.
Setelah itu hasil seleksi dari panitia seleksi akan diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.
Ketua Panitia Seleksi Syamsul Alam mengatakan bahwa nanti pengumuman hasil seleksi akan diumumkan, “Hasilnya nanti diumumkan 15 Februari 2021,” kata dia kepada wartawan, Jumat (5/2/21).
Ditanggapi oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir. Ia mengatakan bahwa seharusnya Pj Wali Kota Makassar fokus mengurus dana hibah pariwisata saja.
“Seharusnya Pj Wali Kota mengurus saja dana hibah pariwisata yang tidak cair sampai saat ini. Ketimbang melakukan lelang jabatan,” kata Legislator Fraksi Golkar ini kepada trotoar.id, Jumat (5/2/21).
Akan tetapi menurut Wahab, ini sulit terjalin komunikasi yang baik lantaran Pj Wali Kota Makassar cenderung tidak mendengar atau tidak menerima saran orang lain utamanya dari dewan.
“Sekali lagi saya katakan mengelolah organisasi pemerintahan harus mau mendengar argumen orang lain, jangan baperan,” ucapnya.
Ia menambahkan, melakukan lelang jabatan di saat sekarang sangat sensitif, pasalnya ini terlihat sangat politis.
“Lelang jabatan di saat sekarang kelihatan sekali motif politiknya, ada udang dibalik batu,” kata politisi senior ini.
Menurutnya lelang jabatan di akhir masa jabatan Pj Wali Kota itu tidak ada urgensinya.
“Sebaiknya tunggu saja Wali Kota definitif, tindakannya [Pj Wali Kota sekarang] berlebihan dan kekanak-kanakan,” tutupnya.
Komentar