Kapolri: Penanganan Kasus UU ITE Harus Digelar Perkarakan Bersama Bareskrim

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Selasa, 23 Februari 2021 19:00

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. | Google.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. | Google.

TROTOAR.id—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian. Salah satu pedomannya terkait penanganan perkara.

Surat telegram ini bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021. Surat telegram ini ditujukan kepada seluruh kapolda.

Ada dua pedoman penanganan perkara dalam surat telegram tersebut. Salah satunya, seluruh kapolda yang wilayahnya menangani perkara tindak pidana kejahatan siber, khususnya ujaran kebencian, harus melaksanakan gelar perkara melalui virtual kepada Kabareskrim Polri.

“Agar melaksanakan gelar perkara melalui virtual meeting/Zoom kepada Kabareskrim up Dirtipidsiber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka TTK,” demikian bunyi telegram tersebut. 

Selain itu, Kapolri meminta agar tindak pidana pencemaran nama baik/fitnah/penghinaan tidak dilaksanakan penahanan dan diselesaikan dengan cara/mekanisme restorative justice.

Dalam pedoman ini juga dijelaskan perihal tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian yang dimaksud. Pertama, kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Terkait itu, Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

Ujaran kebencian kedua yaitu yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan intoleransi). Terkait ini, Kapolri membagi dua jenis tindak pidana yang dapat memecah belah bangsa.

Pertama adalah SARA, yang proses hukumnya berpedoman pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP; Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008. Kedua adalah penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, yang aturan larangannya di Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1946.

Surat telegram ini ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri. Surat dibuat berdasarkan beberapa aturan, mulai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kemudian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dan terakhir Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2716/IX/RES.2.5./2020 tanggal 21 September 2020 tentang Langkah Penegakan Hukum Kejahatan Siber, Hoax, Ujaran Kebencian, Black Campaign dalam Tahapan Masa Pilkada 2020.

Penulis : Al/Lt

 Komentar

Berita Terbaru
Ketua Demokrat Makassar: Mereka yang Ingin KLB Otaknya Terpapar Covid-19
Metro03 Maret 2021 03:48
Ketua Demokrat Makassar: Mereka yang Ingin KLB Otaknya Terpapar Covid-19
TROTOAR.id—Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA), mengatakan bahwa yang menginginkan Kejadian Luar Biasa (KLB) otaknya sedang dise...
Di Hari Ulang Tahun ke 48, RMS Beri Bantuan Pembangunan Pesantren Hafidz Shiratal Mustaqim Pinrang
Daerah03 Maret 2021 00:46
Di Hari Ulang Tahun ke 48, RMS Beri Bantuan Pembangunan Pesantren Hafidz Shiratal Mustaqim Pinrang
TROTOAR.ID, PINRANG - Ibu - Ibu Kelompok Pengajian RMS di Kabupaten Sidrap menggelar Dzikir dan Doa merayakan hari jadi Ketua DPW NasDem Sulewesi Sela...
2 Terduga Teroris MIT Tewas Ditembak, Polisi: Kita Masih Identifikasi Identitasnya Jangan Sampai Salah
Nasional02 Maret 2021 23:32
2 Terduga Teroris MIT Tewas Ditembak, Polisi: Kita Masih Identifikasi Identitasnya Jangan Sampai Salah
TROTOAR.id—Dua DPO MIT Poso yang tewas yakni, Samir alias Alfin asal Provinsi Banten, dan Irul, warga Kabupaten Poso, yang merupakan anak mantan pim...
Ketum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital
News02 Maret 2021 21:39
Ketum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital
TROTOAR.ID, MAKASSAR -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi menggelar seminar online bertajuk "Semilo...