Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar: Minta Polri Perhatikan Penyimpangan Anggaran Otsus Papua

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Selasa, 23 Februari 2021 18:26

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin.

TROTOAR.id—Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap pemerintah yang ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“DPR secara terbuka menerima segala masukan dari berbagai elemen terkait Otsus Papua, demi membangun Bumi Cenderawasih yang kita cintai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Azis dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (22/2/2021).

Azis menilai Otsus Papua bertujuan untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan. Ia menambahkan, semua pihak ingin Papua dan Papua Barat dapat lebih sejahtera dan tidak ada lagi perbedaan dari segi apapun sehingga kesejahteraan bisa tercapai.

“Kita ingin Papua dan Papua Barat dapat lebih sejahtera dan tidak ada lagi perbedaan dari segi apapun sehingga kesejahteraan dan kualitas pendidikan dapat sama seperti di Pulau Jawa dan lainnya,” ujar Azis.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan. 

Hal itu, menurut legislator dapil Lampung II tersebut, dapat dilakukan melalui proses pengawasan secara ketat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

“Jika perlu kita ikut sertakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegakan hukum lainnya dalam mengawasi dana Otsus Papua agar tidak ada penyimpangan terhadap penggunaan dana otsus,” tandas Azis.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan usulan revisi UU Otsus Papua kepada DPR RI, dan lembaga legislatif tersebut menindaklanjutinya dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UU tersebut. Dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 pada Rabu (10/2/2021) lalu telah diambil keputusan pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Pansus tersebut berisi 30 anggota dari 9 fraksi, terdiri dari F-PDIP 7 orang, F-Golkar 4 orang, F-Gerindra 4 orang, F-NasDem 3 orang, F-PKB 3 orang, F-Demokrat 3 orang, F-PKS 3 orang, F-PAN 2 orang, dan F-PPP 1 orang. Pansus tersebut belum bisa langsung bekerja karena setelah disahkan pembentukannya dalam Rapat Paripurna, DPR melaksanakan reses hingga 6 Maret 2021. (sf)

Penulis : Admin

 Komentar

Berita Terbaru
Di Hari Ulang Tahun ke 48, RMS Beri Bantuan Pembangunan Pesantren Hafidz Shiratal Mustaqim Pinrang
Daerah03 Maret 2021 00:46
Di Hari Ulang Tahun ke 48, RMS Beri Bantuan Pembangunan Pesantren Hafidz Shiratal Mustaqim Pinrang
TROTOAR.ID, PINRANG - Ibu - Ibu Kelompok Pengajian RMS di Kabupaten Sidrap menggelar Dzikir dan Doa merayakan hari jadi Ketua DPW NasDem Sulewesi Sela...
2 Terduga Teroris MIT Tewas Ditembak, Polisi: Kita Masih Identifikasi Identitasnya Jangan Sampai Salah
Nasional02 Maret 2021 23:32
2 Terduga Teroris MIT Tewas Ditembak, Polisi: Kita Masih Identifikasi Identitasnya Jangan Sampai Salah
TROTOAR.id—Dua DPO MIT Poso yang tewas yakni, Samir alias Alfin asal Provinsi Banten, dan Irul, warga Kabupaten Poso, yang merupakan anak mantan pim...
Ketum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital
News02 Maret 2021 21:39
Ketum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital
TROTOAR.ID, MAKASSAR -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi menggelar seminar online bertajuk "Semilo...
Pilkades Serentak di Sinjai Digelar Bulan September 2021
Daerah02 Maret 2021 20:23
Pilkades Serentak di Sinjai Digelar Bulan September 2021
TROTOAR.id—Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sinjai rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2021 mendatan...